Breaking News:

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Desak Jokowi Cabut SKB 3 Menteri

Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 3 Menteri

Tribunpekanbaru/Muhammad Natsir
Siswa SDN 46 Bengkalis, Riau belajar sambil tetap memasang masker, Kamis (04/02/2021), para siswi perempuan terlihat mengenakan jilbab 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendesak pemerintah untuk mencabut SKB 3 Menteri terkait seragam dan atribut sekolah dan menyarankan untuk fokus dalam menangani dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Ada hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Janganlah membuat gaduh dengan kebijakan-kebijakan yang justru selama ini tidak menjadi persoalan," sebut Wakil Sekretaris FKMPR, H Muhammad Herwan kepada Tribunpekanbaru.com pada Senin (22/3/2021).

SKB 3 menteri itu sendiri ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I .

Isi SKB 3 Menteri bernomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 memuat aturan tentang  Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB itu keluar menyusul merebaknya kabar tentang siswa non muslim yang mengenakan jilbab di sebuah SMK di Kota Padang.

Berikut poin-poin desakan FKPMR kepada pemerintah terkait SKB 3 Menteri tersebut :

1. Mendesak Presiden R.I untuk segera mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Menteri
Dalam Negeri R.I dan Menteri Agama R.I Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang
“Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan
Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, tanggal 3 Februari 2021, karena bertentangan dengan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Mendesak untuk tetap memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, khususnya bagi siswa muslimah dipandang sangat akomodatif dan konstitusional, disamping juga sejalan dengan perujudan tujuan pendidikan nasional yaitu
membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia.

3. Meminta pemerintah untuk arif dan bijak dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) serta tidak membuat keputusan yang kontraproduktif dan/atau menimbulkan
kegaduhan dan keresahan rakyat bahkan merusak prinsip dasar, sendi dan norma berbangsa dan bernegara.

4. Pemerintah diminta dan diharapkan fokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya keras untuk memulihkan dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dari pandemi tersebut, serta menghindarkan diri dari pembuatan kebijakan yang tidak substantif dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Halaman
123
Editor: rinalsagita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved