Video: Konflik Lahan di Siak, Ketua DPRD Siak Nyatakan Legalitas PT DSI Sudah Tidak Ada

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Duta Swakarya Indah (DSI) dengan perangkat pemerintahan kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib di DPRD Siak, Selasa (23/2/2021) berlangsung tertutup.

RDP tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Siak H Azmi SE, Wakil Ketua DPRD Siak Fairus, Ketua Komisi II DPRD Siak Gustimar, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siak Jondris Pakpahan, camat dari ketiga kecamatan, pihak BPN Kabupaten Siak, Bagian Pertanahan Kabupaten Siak dan sejumlah kepala desa serta Direktur PT DSI Misno bersama rombongan.

RDP tersebut sempat ribut karena warga dari tiga kecamatan itu mendesak masuk ruangan.

Namun Gustimar meminta dengan hormat agar masyarakat yang tidak diundang agar berada di luar ruangan RDP.

Pertemuan tersebut berlangsung alot, sebab Ketua DPRD Siak Azmi meminta secara ril data dan dokumen perizinan PT DSI.

“Tadi kita mulai pukul 11.08 WIB, sempat break untuk Isama pukul 12.00 WIB. Abis itu nyambung lagi dan kita buka-bukaan dokumen saja, ternyata memang PT DSI tidak punya lagi legalitas atas izinnya atau izinnya sudah mati,” kata Azmi yang didampingi Jondris Pakpahan kepada Tribunpekanbaru.com, usai RDP tersebut.

Azmi mengatakan, RDP tersebut intinya sebagai proes penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT DSI yang tak pernah sudah.

Masyarakat yang mencakup tiga kecamatan yakni Mempura, Dayun dan Koto Gasib. Konflik lahan itu sangat jelimet sejak 1998 lalu hingga saat ini.

“Ya, ini diakui BPN juga bahwa PT DSI secara legalitas sudah tidak ada lagi, hal itu juga pengakuan BPN,” tegas Azmi lagi.

Ia menceritakan, PT DSI mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan seluas 13.500 Ha pada 1998 silam. Pemkab Siak memberikan izin lokasi sebesar 8.000 Ha. Namun sampai pada 2021 ini PT DSI hanya mampu mengelola seluas 2.700 Ha.