Breaking News:

KPK Kembali Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Walikota Nonaktif, Perkara Korupsi Pengurusan DAK Dumai

KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kota Dumai

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kota Dumai. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kota Dumai, pada Rabu (24/2/2021).

Dalam perkara itu, penyidik KPK menetapkan Walikota nonaktif Zulkifli Adnan Singkah, atau Zul AS sebagai tersangka dan sudah ditahan.

Dugaan rasuah yang menjerat mantan Walikota Dumai itu sebagai pesakitan, yakni terkait suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, dalam APBNP Tahun 2017 dan APBN 2018.

"Pemeriksaan (saksi) dilakukan di Kantor Polda Riau, Jalan Patimura Nomor 13 Pekanbaru," kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

10 saksi yang diperiksa itu antara lain, Riski Kurniawan Tri Saputra (PNS, Ketua Pokja II), Fachruddimas Junsyaputera (PNS), Dedi Sakti alias Dedi Uban (karyawan swasta), Dedi Chandra (karyawan swasta), Dedi Nofia (karyawan swasta) Jailani (wiraswasta), Renny Anggraeni (Direktur PT Mitra Mulia Sentosa, wiraswasta), Yulinas (wiraswasta), Syafrizal (Direktur Media Riau Pesisir), dan Ridho Satria (PNS).

Sehari sebelumnya, penyidik KPK juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai, Marjoko Santoso.

Selain Marjoko, saksi lainnya yang juga diperiksa adalah Said Effendi, selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 2017 - sekarang.

Lalu ada nama Syaari, seorang pensiunan PNS, Ali Ibnu Amar, selaku PNS Kota Dumai. Kemudian Eli Yati dan Busari Muslim selaku wiraswasta, Mimi Gusneti seorang Ibu Rumah Tangga.

Dua nama terakhir yakni Halimatushakdiah dan Lili Safitri, selaku PNS.

Untuk diketahui, Zul AS sendiri sudah ditahan sejak Selasa (17/11/2020) lalu.

Penyidikan perkara yang menjerat Zul AS ini, sudah dilakukan sejak September 2019.

Zul AS ditahan usai menjalani pemeriksaan di kantor lembaga anti rasuah itu di Jakarta.

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Selain Zul AS, KPK telah menetapkan 11 orang lainnya sebagai tersangka.

Di antaranya Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR RI, Eka Kamaluddin selaku pihak swasta/perantara.

Lalu Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ahmad Ghiast selaku swasta/kontraktor.

Ada pula nama Sukiman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Natan Pasomba Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.

Kenam nama di atas tersebut telah divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tipikor.

Selanjutnya yang juga ditetapkan tersangka, BBD, selaku Walikota Tasikmalaya, KSS, Bupati Labuanbatu Utara 2016-2021, PJH pihak swasta sekaligus Wabendum PPP 2016-2019, ICM, anggota DPR 2014-2019, AMS, dan Kepala badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara.

Kontruksi perkara yang menjerat Zul AS, bermula pada Maret 2017. Zul AS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta

Dalam pertemuan itu, Walikota Dumai ini meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai.

Lalu pada pertemuan lain, akhirnya disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan catatan fee sekitar 2 persen.

Kemudian pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22 miliar.

Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp22,3 miliar.

Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan.

Masih pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan.

Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukinam, air minum, sanitasi, dan pendidikan.

Tersangka Zul AS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai.

Yaitu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp20 miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar.

Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zul AS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai.

Penyerahan uang setara dengan Rp550juta dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.

Sedangkan untuk perkara kedua, tersangka Zul AS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.

Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dalam dua Perkara tersebut, tersangka Zul AS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini untuk perkara pertama.

Sementara untuk perkara kedua, Zul AS disangkakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Tribunpekanbaru.com / Rizky Armanda )

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved