Breaking News:

Tim Sekretariat Pokja PPS Sebut Kadis LHK Ciderai Komitmen Gubernur Riau, Ada Apa?

Tim PPS Riau protes kinerja Kepala Dinas LHK Propinsi Riau Mamun Murod paska terbitnya SK Kepala balai PSKL wilayah Sumatera

Gambar oleh Free-Photos dari Pixabay
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tim Sekretariat Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Riau memprotes kinerja Kepala Dinas LHK Propinsi Riau Mamun Murod paska terbitnya SK Kepala balai PSKL wilayah Sumatera No.14/Kpts/X-1/BPSKL-4/PSL.3/II/2021 tentang Penetapan dan Uraian Tugas Pendamping perhutanan sosial Provinsi Riau.

“SK tersebut merupakan langkah mundur percepatan pencapaian PS bahkan saling bertentangan sesama anggota Pokja, karena pendamping yang ditunjuk oleh Balai PSKL Sumatera atas rekomendasi Mamun Murod tanpa sepengetahuan Pokja PPS Riau. Padahal salah satu pesan Gubernur Syamsuar terkait komitmen percepatan Perhutanan Sosial adalah saling bersinergi, komunikasi dan transparansi. Mamun Murod jelas melanggar komitmen Gubernur Riau,” kata Koordinator Tim Sekretariat Pokja PPS, Fandi Rahman, Rabu (24/2/2021).

Fandi menilai, sebagai Ketua Pokja PPS, Maamun Murod tidak melaksanakan tugas mengkoordinasikan kerja-kerja pelaksanaan percepatan perhutanan sosial.

Termasuk mengabaikan masukan dari Tim Sekretariat untuk melakukan perbaikan koordinasi dalam keanggotaan Pokja.

"Seperti hasil rapat tim sekretariat Pokja PPS pada 18 Januari 2021 yang salah satunya mengusulkan rapat rutin Pokja PPS satu bulan satu kali pada minggu pertama setiap bulannya. Rapat pertama diusulkan pada minggu pertama Februari 2021 dengan agenda membahas perkembangan perhutanan sosial Prov Riau (usulan perizinan dan pasca izin). Hingga saat ini rapat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kepala Dinas LHK,” beber Fandi Rahman.

Gubernur Syamsuar merubah SK Nomor Kpts. 184/II/2018 yang diterbitkan Gubernur Andi Rahman menjadi SK Nomor Kpts. 879/VII/2019 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Riau karena komitmen Syamsuar hendak mempercepat capaian Perhutanan Sosial. Salah satu isi Pokja PS yaitu perlibatan CSO dalam Tim Sekretariat Pokja PS.

“Bedanya SK ini dengan SK yang diterbitkan Gubernur Andi Rahman, yaitu Pokja ini diharapkan lebih bersinergi, komunikatif dan transparan dalam bekerja, sehingga capaian PS seluas 1,08 juta ha sebagaimana dialokasikan KLHK dapat tercapai,” kata Okto Yugo Setiyo, anggota Tim Sekretariat Pokja PPS.

Selama ini, kata Okto, Pokja PPS tidak menjadi sarana percepatan perhutanan sosial sebagaimana seharusnya.

"Sehingga usulan pendamping yang telah masuk tidak diketahui apakah sudah lengkap dan sejauh apa prosesnya," ujarnya.

Sementara anggota Tim Sekretariat Pokja PPS sekaligus anggota dari Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menambahkan, sebagai anggota Pokja PPS Riau pada divisi sosialisasi, pendampingan dan pengembangan usaha, Perkumpulan Elang memang tidak pernah diajak berdiskusi untuk usulan nama pendamping perhutanan sosial dalam SK pendamping tersebut.

Untuk itu, tim Sekretariat Pokja PPS yang menjadi bagian dalam Pokja PPS Riau mendesak Menteri LHK segera memerintahkan Dirjen PSKL mencabut SK Kepala Balai PSKL wilayah Sumatera No.14/Kpts/X-1/BPSKL-4/PSL.3/II/2021 tentang Penetapan dan Uraian Tugas Pendamping perhutanan sosial Provinsi Riau, karena tidak sejalan dengan komitmen Menteri LHK perihal melibatkan masyarakat dalam perhutanan sosial

"Gubernur Riau segera mengganti Kepala Dinas LHK Propinsi Riau, Mamun Murod karena melanggar komitmen percepatan perhutanan sosial yang menjadi prioritas Riau Hijau," katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas LHK, Provinsi Riau, Mamun Murod menuding informasi yang disampaikan oleh tim sekretariat Pokja PPS tidak benar.

Murod bahkan mengklaim apa yang ia lakukan terkait dengan percepatan perhutanan sosial di Riau selama ini sudah sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI.

"Itu infonya salah, coba cek yang betul, yang kita kerjakan justru mengikuti arahan Dirjen PSKL," kata Murod. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved