Breaking News:

Ternyata Begini Nasib Pekerja Outsourcing setelah Jokowi bikin Peraturan Baru

Ternyata beginilah nasib pekerja outsourcing setelah Jokowi membikin peraturan baru. Ada beberapa paal dinilai kontroversial

Editor: Budi Rahmat
Gambar oleh Martinelle dari Pixabay
Ternyata Begini Nasib Pekerja Outsourcing setelah Jokowi bikin Peraturan Baru 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Ternyata beginilah nasib pekerja alih daya atau outsourcing setelah Presiden Jokowi menerbitkan regulasi terbaru.

Ada beberapa peraturan terbaru yang harus dipenuhi terkiat dnegan pekerjan outsourcing.

Namun, peraturan baru tersebut ternyata membuat khawatir pada beberapa pasal yang dinilai tidak secara mendetil.

Ada beberapa hal yang perlu penjelaan dan penegasan terkiat dnegan pekerjaan dari pekerja outsourcing

Presiden Jokowi Buka Keran Investasi Miras Produksi Besar hingga Eceran, Turunan UU Cipta Kerja

UPDATE UU Cipta Kerja: Sah Karyawan Bisa Dikontrak Sampai 5 Tahun dengan Pemberian Kompensasi Ini

Pernah Kritik UU Cipta Kerja, Kini Eddy OS Hiariej Malah Jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pekerja alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Pengaturan karyawan outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP tersebut secara otomatis merevisi pasal-pasal outsourcing di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). 

Dalam peraturan terbaru, pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat dua kontrak yakni kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Di UU lama atau UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja bagi pekerja outsourcing adalah hanya menggunakan PKWT. Selain itu, kontrak kerja tersebut harus dibuat secara tertulis.

"Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT," bunyi Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021.

Pasal kontroversial

Namun demikian, dalam kontrak PKWT dan PKWTT di semua pasal-pasal PP baru tersebut, pemerintah tak menyebutkan apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas.

Sebagai informasi, di UU Ketenagakerjaan atau peraturan lama secara tegas menyebutkan, pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi," bunyi Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003.

Masih Ada yang Menolak UU Cipta Kerja, Jokowi: Banyak yang Belum Membaca

Soal UU Cipta Kerja, Rizieq Shihab: Bikin UU atau Kuitansi Warung Kopi?

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved