Breaking News:

Ternyata Begini Nasib Pekerja Outsourcing setelah Jokowi bikin Peraturan Baru

Ternyata beginilah nasib pekerja outsourcing setelah Jokowi membikin peraturan baru. Ada beberapa paal dinilai kontroversial

Gambar oleh Martinelle dari Pixabay
Ternyata Begini Nasib Pekerja Outsourcing setelah Jokowi bikin Peraturan Baru 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Ternyata beginilah nasib pekerja alih daya atau outsourcing setelah Presiden Jokowi menerbitkan regulasi terbaru.

Ada beberapa peraturan terbaru yang harus dipenuhi terkiat dnegan pekerjan outsourcing.

Namun, peraturan baru tersebut ternyata membuat khawatir pada beberapa pasal yang dinilai tidak secara mendetil.

Ada beberapa hal yang perlu penjelaan dan penegasan terkiat dnegan pekerjaan dari pekerja outsourcing

Presiden Jokowi Buka Keran Investasi Miras Produksi Besar hingga Eceran, Turunan UU Cipta Kerja

UPDATE UU Cipta Kerja: Sah Karyawan Bisa Dikontrak Sampai 5 Tahun dengan Pemberian Kompensasi Ini

Pernah Kritik UU Cipta Kerja, Kini Eddy OS Hiariej Malah Jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait pekerja alih daya atau outsourcing dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Pengaturan karyawan outsourcing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

PP tersebut secara otomatis merevisi pasal-pasal outsourcing di UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). 

Dalam peraturan terbaru, pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat dua kontrak yakni kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Di UU lama atau UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja bagi pekerja outsourcing adalah hanya menggunakan PKWT. Selain itu, kontrak kerja tersebut harus dibuat secara tertulis.

"Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT," bunyi Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021.

Halaman
123
Editor: Budi Rahmat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved