Breaking News:

Gubernur Riau Dianggap Abai Hal Prioritas, Malah Anggarkan Pembangunan Gedung Saat Pandemi Covid-19

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat postur belanja daerah Provinsi Riau belum menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.

ist
APBD 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat postur belanja daerah Provinsi Riau belum menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.

Lagi-lagi masih terjadi alokasi anggaran dengan jumlah besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan prioritas pembangunan daerah.

Sementara, yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ditengah situasi Covid-19 dan untuk mencapai visi dan misi justru terabaikan dan minim alokasi anggaran. 

Tahun 2021, pemerintah provinsi Riau melalui APBD mengalokasikan sebesar Rp213, 5 Miliar untuk membiayai program pembangunan gedung kantor. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai hibah kepada pemerintah pusat (Gedung Korem) sebesar Rp 98,4 Miliar, pembangunan gedung rumah ibadah sebesar Rp64 Miliar, dan Rp32,2 Miliar untuk pembangunan gedung kantor pemerintah lainnya.

"Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi dan tidak stabilnya kondisi keuangan daerah yang mengharuskan melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Namun situasi itu tidak tercermin dalam APBD Provinsi Riau 2021," ujar Deputi Koordinator Fitra Riau Tarmizi kepada tribunpekanbaru.com.

Alokasi anggaran yang tidak prioritas itu juga kontraproduktif dengan pernyataan -pernyataan bahwa pembangunan insfrastruktur pelayanan dasar publik tidak bisa dibangun secara maksimal karena minim anggaran.

Bahkan pemerintah provinsi Riau berencana mengajukan hutang untuk membiayai infrastruktur. Namun, justru dengan keuangan yang ada pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan bukan prioritas daerah.

"Seharusnya Provinsi Riau yang memperjuangkan tambahan pendanaan kepusat melalui permintaan hibah dari pemerintah pusat, bukan memberi hibah kepada pemerintah pusat," ujar Tarmizi.

Secara aturan, APBD disusun berdasarakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tentu seluruh isinya rencana kerja daerah adalah agenda strategis yang diusulkan melakukan mekanisme musyawarah rencana pembangunan.

Selain itu juga rencana kerja pembangunan direncanakan dengan pertimbangan permasalahan - permaslahan daerah.

Halaman
123
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved