Breaking News:

Mulai Senin Depan, Mobil Dinas Pejabat Pemko Dumai 'Dikandangkan,' Ini Tujuannya

Kepala BPKAD Dumai mengungkapkan, dalam waktu dekat akan mengkandangkan seluruh mobil dinas di setiap OPD

Penulis: Donny Kusuma Putra | Editor: Ariestia
TribunPekanbaru/Donny
Mobil dinas 

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Pihak KPK mendapati sejumlah mantan pejabat pemerintahan yang ada di Riau masih menguasai fasilitas milik pemerintah daerah, seperti mobil dinas dan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, ‎Yufrizal mengungkapkan, dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan kembali, serta penertiban aset negara berupa Mobil Dinas, di setiap OPD yang ada di kota Dumai.

‎Ia menambahkan, berdasarkan arahan dari Walikota Dumai, Paisal, dimulai pada Senin (8/3/2021), mendatang seluruh mobil dinas di setiap OPD akan, "dikandangkan" atau diserahkan ke Sekretariat Pemko Dumai, untuk dilakukan pendataan dan penertiban.

"Sudah kita kirim surat ke seluruh OPD, Jadi nantinya seluruh Mobil Dinas akan kita kumpulkan di sekretariat Daerah Dumai, selama kurang lebih dua Minggu, untuk didata agar pengguna mobil dinas bisa benar- benar tertib dan sesuai peruntukanya," katanya, kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (4/3/2021).

‎Lebih lanjut dijelaskanya, rencannya mobil dinas Peko Dumai, akan diberikan stiker sebagai tanda bahwa mobil aset pemko benar-benar digunakan untuk kepentingan Dumai.

Bukan hanya itu saja, tambahnya, setiap kepala OPD hanya diperbolehkan menggunakan satu mobil Dinas.

Jika sebelum nya menggunakan dua dengan maksud demi kelancaran pekerjaan, maka akan disuruh pilih salah satu saja.

Hal ini dilakukan agar biaya perawatan bisa di minimalisir.

"Nantinya juga mobil-mobil dinas itu akan kita lihat kondisinya, jika sudah tidak layak pakai maka akan dilakukan lelang, karena kalau kondisinya sudah rusak maka biaya perawatanya akan besar," jelasnya.

Saat ditanya apakah masih ada mantan pejabat, atau Pensiunan pejabat yang masih menguasai mobil Dinasi, Yufrizal mengaku, berdasarkan pengawasanya sejauh ini tidak ada, baik legislatif maupun eksekutif.

"Berdasarkan ‎pengawasan kita tidak ada, sebelumnya ada mantan pejabat legislatif Dumai, namun sudah kita jemput mobil dinasnya," ungkapnya.

Jika nantinya ditemukan masih ada mobil Dinas yang masih dikuasai mantan pejabat, terang Yufrizal akan dilakukan penarikan sesuai dengan SOP, dalam artian akan disurati terlebih dahulu, jika nantinya tidak juga ditanggapi akan ditembuskan langsung ke KPK.

"Beritahu kami juga jika mendapati ada yang menguasai aset negara yang bukan hanya, dan Pak walikota Paisal, sudah mengintruksikan hal itu," pungkasnya

(tribunpekanbaru.com/donny kusuma putra)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved