Konflik Demokrat
Demokrat 'Direnggut' KSP Moeldoko, Andi Arief Ungkap SBY Akan Demo Istana Jokowi
Sejumlah pengurus dan anggota ProDem juga menyatakan mendukung statemen ketua umum mereka dan memastikan bakal ikut dalam aksi demonstrasi di Istana.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membuat panas Pilpres 2024 yang masih lama lagi.
Moeldoko yang mengklaim dirinya sebagai Ketum Demokrat Sibolangit menilai penunjukan dirinya sebagai Ketum Demokrat sesuai konstitusi.
Namun, klaim Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu ditentang seluruh DPD Demokrat se-Indonesia.
Merasa partainya diobok-obok oleh orang luar, Susilo Bambang Yudhoyono disebut bakal melakukan demonstrasi di Istana Presiden.
Sejumlah pihak menyambut baik rencana Susilo Bambang Yudhoyono yang akan turun langsung memimpin aksi demonstrasi pasca-pengumuman Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu Johnny Allen.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan.
Langkah itu ditempuh untuk mempertanyakan sikap diam Presiden Joko Widodo atas pengambilalihan kepengurusan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Proses pemilihan ketua umum berlangsung sangat cepat, disebut tanpa melalui prosedur semestinya.
Meski demikian, Moeldoko dengan tegas menerima penunjukkan dirinya sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Andi menilai Jokowi mengabaikan demokrasi dengan membiarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Johnny Allen yang telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," tulis Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3)
Andi menyebut pemerintahan Jokowi membiarkan KLB Demokrat ilegal terjadi.
Padahal menurutnya, Jokowi punya kuasa untuk bertindak mencegah kegiatan itu.
Apalagi, kongres itu disebut tidak mengantongi izin. Namun, tidak ada upaya nyata baik dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian untuk mencegah kegiatan tersebut.
Nyatanya, kongres tetap berlangsung meski sempat diwarnai aksi bentrokan antara Kader Demokrat Sumatera Utara dengan orang-orang yang mengenakan kaos bergambar Moeldoko.
