Konflik Demokrat
Demokrat 'Direnggut' KSP Moeldoko, Andi Arief Ungkap SBY Akan Demo Istana Jokowi
Sejumlah pengurus dan anggota ProDem juga menyatakan mendukung statemen ketua umum mereka dan memastikan bakal ikut dalam aksi demonstrasi di Istana.
Andi menegaskan KLB Demokrat bukan sekadar urusan internal partai.
Andi menyebut kejadian ini sebagai tanda matinya demokrasi Indonesia.
"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.
Sementara itu, Ketua Umum Pro Demokrasi, Iwan Sumule memastikan pihaknya akan turut serta apabila aksi demonstrasi itu benar-benar dilakukan.
"Nah, kalau ini ProDEM akan dukung, demo ke Istana Negara. Dan mungkin bukan hanya sekedar mendukung, tapi ikutan," tulisnya di aku Twitter pribadinya.
Iwan menilai, penindasan sudah selayaknya dilawan demi menegakkan keadilan.
"Penindasan harus dilawan, jika tak ingin binasa. Kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menghadang, demikian syair lagu Iwan Fals," imbuhnya.
Sejumlah pengurus dan anggota ProDem juga menyatakan mendukung statemen ketua umum mereka dan memastikan bakal ikut dalam aksi demonstrasi di Istana.
Selain itu, di media sosial, sejumlah masyarakat non-simpatisan Partai Demokrat juga mengungkapkan mendukung rencana SBY dan para kader Demokrat yang akan mengeruduk Istana Negara.
Jadi sejarah baru
Dalam kesempatan berbeda, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani turut prihatin dengan tindakan pengambilan kepengurusan Partai Demokrat yang dilakukan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur.
Partai Demokrat sebelumnya menyebut, KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak dihadiri pengurus DPD barang satu orang pun.
Saiful Mujani menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi rekor baru, dimana orang luar partai 'membajak' sebuah partai politik.
Terlebih, Partai Demokrat terbilang sebagai partai besar yang pernah memenangkan pemilihan umum dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.
Saiful Mujani menyesalkan keterlibatan seorang pejabat negara dalam aksi 'kudeta' partai Demokrat ini.