VIDEO: Media Asing Sebut Moeldoko Bernafsu Jadi Presiden Hingga Mengkudeta Partai Demokrat

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) menjadi sorotan media asing..

KLB Partai Demokrat itu disebut-sebut sebagai upaya Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mendapatkan perahu untuk maju bertarung di Pemilihan Presiden tahaun 2024 mendatang.

Sorotan itu datang dari Straits Times, media terbesar dan paling berpengaruh di Singapura.

Dikutip Tribunpekanbaru.com dari Straits Times pada Minggu (7/3/2021) disebutkan bahwa Moeldoko adalah pensiunan jenderal bintang empat yang berkeinginan untuk maju sebagai capres pada 2024 nanti.

Strait Times menyebutkan, berdasarkan undang-undang pemilu Indonesia, seorang calon presiden harus didukung oleh sekelompok partai politik yang memiliki total 20 persen kursi Parlemen.

Dalam KLB Partai Demokrat itu, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono, putra Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi hasil KLB Partai Demokrat tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, partainya menentang hasil tersebut, dan menilai KLB tersebut sebagai tindakan illegal.

"Kongres itu diselenggarakan oleh mantan anggota Partai Demokrat, termasuk mereka yang dipecat oleh partai. Jadi tidak ada hak mereka untuk menggelar kongres tersebut," sebut Andi.

Andi juga meragukan keabsahan penunjukan tersebut, dengan mengatakan bahwa kongres tersebut tidak dihadiri oleh minimal dua pertiga Ketua DPD I Partai Demokrat di provinsi dan setengah dari lebih dari 500 Ketua DPD II Partai Demokrat di kota dan kabupaten.

Selain itu, tambah Andi, Majelis Tiggi Partai juga belum menyetujui kongres tersebut.

"Sudah seharusnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengesahkan hasil kongres tersebut," katanya.

Namun pernyataan Andi tersebut dibantah oleh Sri Mulyono.

Mantan anggota Partai Demokrat itu mengatakan, kongres pada hari Jumat adalah hasil dari kader yang semakin tidak senang dengan dinasti politik dan kroni yang "mengganggu meritokrasi".

Dia mengatakan banyak dari mereka adalah anggota yang telah bekerja keras untuk partai tetapi tidak mendapatkan posisi yang layak di partai, atau dikesampingkan oleh partai.

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY meminta anggota kader untuk membela partai agar tidak dibajak oleh orang lain.