Breaking News:

Din Syamsuddin : KSP Moeldoko Layak Dipecat Jika Gerakan Politiknya Tanpa Seizin Presiden

Din Syamsuddin mengatakan, KSP Moeldoko layak untuk dipecat jika gerakan politiknya tidak ada izin dari Presiden

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Presiden Jokowi dan Din Syamsuddin 

TRIBUNPEKANBARU.COM- Din Syamsudin turut menyoroti Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.

Terkait dengan manuver yang dilakukan KSP Moeldoko, ada dua hal penting yang menjadi pertanyaan,

Dikatakan Anggota Presidium KAMI itu bahwa gerakan politik yang dilakukan Moeldoko dengan menjadi ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), penting untuk diketahui apakah seizin Presiden Joko Widodo.

Pagi Ini, AHY dan Kubu KLB Demokrat Moeldoko Sama-sama Bakal Datangi Kemenkumham Cuma Beda Jam?

Mahfud MD Jawab Tudingan, Bongkar Alasan Pemerintah tak Bubarkan KLB Demokrat di Deli Serdang

Ada 1 Kader Ikut KLB Demokrat di Sibolangit, Demokrat Pelalawan Pastikan Loyal ke AHY Sebagai Ketum

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Tapi sebaliknya, lanjut Din, jika Moeldoko tidak meminta izin dan gerakan politiknya tidak diketahui Presiden Jokowi, maka ia layak dipecat.

"Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," ucapnya.

Din menilai sikap yang harus ditunjukkan pemerintah adalah menolak KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut.

Salah satu alasannya adalah karena KLB tersebut tidak berizin dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkan maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," kata Din.

Adakah Aktivitas di Kantor Demokrat Riau Pasca-KLB Sibolangit? Begini Penampakannya

Moeldoko Diduga Maju Pilpres 2024, Relawan Jokowi Bilang KLB Demokrat Bahaya bagi Presiden Jokowi

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah akan menyelesaikan konflik di tubuh Partai Demokrat dengan pendekatan hukum.

Halaman
12
Editor: Budi Rahmat
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved