Video Berita
VIDEO: Bupati Bengkalis Video Confrence Bersama Gubernur, Siap Laksanakan Arahan Penanganan Karhutla
Gubernur meminta para Bupati dan Satgas Karhutla berupaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan patroli lapangan
Penulis: Muhammad Natsir | Editor: didik ahmadi
TRINBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti video confrence (Vidcon) bersama Gubernur Riau (Gubri) dan Satgas Karhutla provinsi membahas terkait penanganan Karhutla.
Kegiatan rapat secara daring ini diikuti seluruh Bupati dan Walikota dan Satgas Kabupaten se provinsi Riau, Senin (8/3) pagi.
Dalam Vidcon ini Gubernur menyampaikan sejumlah arahannya terkait penanganan Karhutla.
Diantaranya Gubernur meminta para Bupati dan Satgas Karhutla berupaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan patroli lapangan.
Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan harus sampai bawah, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Kepala Des dalam penanganan karhutla.
Serta mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat.
Selain itu Gubri juga meminta Satgas dan Pemerintah Kabupaten kota untuk mencarikan solusi permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar.
Serta melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.
Gubernur juga menegaskan jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat dalam penanganan Karhutla.
serta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera.
Usai mendengarkan arahan Gubernur Riau ini, Kasmarni mengatakan pihaknya bersama dengan Satgas Karhutla siap untuk menjalankan arahan Gubernur yang ternyata juga intruksi dari presiden.
"Kita akan maksimalkan kerjasama dengan semua pihak agar intruksi presiden yang disampaikan gubernur ini bisa di laksanakan," tegasnya.
Selain arahan ini, Bupati Bengkalis juga akan melaksanakan edaran Gubernur Riau sebelumnya untuk membentuk pos siaga Karhutla sampai ke tingkat desa.
"Terkait permintaan Gubernur Riau untuk mendirikan pos darurat Karhutla sampai ke tingkat desa akan kita pelajari terlebih dahulu.
Bagaimana regulasinya karena tentu dalam operasionalnya akan menggunakan anggaran daerah," terang Kasmarni.
