VIDEO: Hardianto Blakblakan Soal Anggaran Rp 12 M Perjalanan Dinas Luar Negeri DPRD Riau

TRIBUBPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto akhirnya blak-blakan soal angaran perjalanan dinas luar negeri yang tetap dianggarkan Rp12 Miliar di APBD 2021 meskipun disaat pandemi Covid-19.

Menurut Hardianto adanya anggaran perjalanan dinas luar negeri di APBD tersebut merupakan mekanisme anggaran yang sudah di bahas di APBD 2021.

"Harapannya sebelumnya 2021 sudah tidak ada lagi Covid-19 dan dianggarkan di APBD, itu juga sudah melalui mekanisme di Kementerian Dalam Negeri,"ujar Hardianto kepada tribunpekanbaru.com Senin (15/3/2021).

Menurut Hardianto, harus dipilah karena yang pertama soal mekanisme anggaran, berikutnya pelaksanaan anggaran, sampai saat ini ditegaskan Hardianto belum ada satu anggota Dewan pun yang mengajukan surat untuk perjalanan dinas luar negeri.

"Tidak ada sampai sekarang yang mengajukan surat SPP (perjalanan dinas luar negeri) ke meja saya sebagai pimpinan,"ujar Hardianto.

Ditambahkan Hardianto lagi, tidak ada negara apapun yang menerima kunjungan kerja anggota Dewan disaat pandemi Covid-19 ini, sehingga dipastikan tidak akan digunakan anggaran tersebut.

"Negara mana yang buka dan menerima kita berkunjung, tidak bisa dengan kondisi saat ini,"ujar Hardianto.

Sementara adanya pernyataan Sekdaprov Riau Masrul Kasmy sebelumnya yang mengatakan rencana Dewan berangkat ke Eropa, dibantah langsung Hardianto.

"Kita tegaskan tidak ada yang mengajukan untuk berangkat, apalagi ke Eropa, kami tidak tahu itu,"jelas Hardianto.

Sebelumnya, Fitra Menilai anggaran belanja daerah provinsi Riau Tahun 2021 sebesar Rp9,1 Triliun, terdapat ada belanja yang tak wajar dan tidak sesuai dengan fungsi kewenangan. Belanja yang tak wajar ditemukan, masih ada belanja perjalanan dinas kunjungan luar negeri dan dalam negeri sebesar Rp396,1 Miliar.

Anggaran ini terdiri dari kunjungan luar negeri sebesar Rp13 Miliar sedangkan belanja kunjungan dalam negeri sebesar Rp382 Miliar.

Selain itu, Tahun 2021, pemerintah dalam perencanaan, belanjanya juga tidak fokus untuk pembangunan fasilitas Umum yang ada di Provinsi Riau, karena dalam pernyataan Gubenur ingin berhutang untuk pembangunan fasilitas pelayanan public.

Fitra Melihat gubenur gagap dalam memanajemen arah belanja keuangan daerah.

Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Taufik mengatakan kondisi covid 19 ini sebaiknya gubernur menghentikan rencana-rencana kunjungan yang tak berfaedah dan bermanfaat.

"Jadi cukup merefokusing belanja perjalanan dinas khususnya kunjungan luar negeri sebesar Rp13 Miliar, untuk dialihkan belanja tersebut untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas public, jika kurang anggaran untuk mendukung pembangunan layanan public, gubenur harus membatasi juga terkait dengan belanja perjalanan dinas pemerintah dalam negeri yang totalnya sangat besar sampai Rp382 Miliar,"jelas Taufik.

Apalagi kalau kunjungan rapat-rapat dan agenda pertemuan disaat pandemic ini bisa menggunakan virtual zoom tanpa harus melakukan pertemuan langsung.

Taufik mengatakan Seharusnya anggaran belanja yang tak wajar dan tak sesuai perioritas, tidak ada lagi di 2021, tetapi faktanya ketika kita croscek di dokumen apbd 2021 masih ada anggaran tersebut.