Breaking News:

Pemko Pekanbaru Abaikan Saran KPK Soal Pendataan Aset

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Abaikan Saran KPK Soal Pendataan Aset pemerintah. Sampai saat ini Pemko belum melakukan koordinasi

Tribun Pekanbaru/Nasuha
Ilustrasi Kenderaan Dinas 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Abaikan Saran KPK Soal Pendataan Aset pemerintah.

Sampai saat ini Pemko belum melakukan koordinasi untuk bekerjasama dengan Kejari Pekanbaru, terkait penataan aset daerah.

Aset yang dimaksud itu bisa berupa tanah, kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak lain, atau yang lainnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah menyarankan Pemko Pekanbaru untuk bekerjasama dengan kejaksaan menyoal hal tersebut.

Di mana dalam saran yang disampaikan KPK belum lama ini, kerjasama itu bisa dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Khusus atau SKK.

Pihak Kejari Pekanbaru sendiri, padahal sudah menyatakan kesiapan untuk turut membantu Pemko Pekanbaru.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru, Ridwan Dahniel mengatakan, pada dasarnya pihaknya berkewajiban membantu Pemko dalam upaya penataan dan penyelamatan aset milik daerah.

"Sesuai arahan Jaksa Agung bahwa kejaksaan membantu pemerintah daerah untuk menata aset-aset, termasuk Pemko Pekanbaru," katanya, Selasa (16/3/2021).

Namun diungkapkan Kasi Datun, hal itu baru bisa dilakukan sepanjang ada permohonan yang diajukan Pemko Pekanbaru, berupa SKK.

Pada tahun 2021 ini disebutkan dia, Pemko Pekanbaru belum ada berkoordinasi dengan pihaknya selaku tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Halaman
12
Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ilham Yafiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved