Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Siap-siap, Komisi II DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemilik Gudang Tak Ada Izin dan Tak Bayar Pajak

Hasil Sidak Komisi II DPRD Pekanbaru, ke beberapa gudang di Kota Pekanbaru belakangan ini, sangat mencengangkan.

DPRD Pekanbaru
Komisi II DPRD Pekanbaru Sidak ke Gudang Jalan Hangtuah ujung-Simpang Imam Munandar, Tenayan Raya, Pekanbaru, awal pekan kemarin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hasil Sidak Komisi II DPRD Pekanbaru, ke beberapa gudang di Kota Pekanbaru belakangan ini, sangat mencengangkan.

Kebanyakan gudang yang disidak, tidak melengkapi izin usahanya, plus membandel untuk bayar pajak.

Terakhir Sidak Komisi II ke gudang tepung dan home industri kerupuk, di Jalan Satria, Rejosari Tenayan Raya, dan  ke Gudang Jalan Hangtuah ujung-Simpang Imam Munandar, Tenayan Raya, Pekanbaru, awal pekan kemarin.

"Ini bentuk lemahnya pengawasan dari OPD terkait. Gimana mau PAD kita meningkat, kalau pengusaha tak mau bayar pajak," tegas Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH, Kamis (18/3/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Untuk menertibkan pengusaha yang membandel ini, Komisi II sudah mengagendakan memanggil mereka untuk dilakukan hearing. Hearing ini nanti juga, melibatkan OPD terkait.

Fathullah yang juga Politisi Partai Gerindra ini menduga, situasi ini sudah lama terjadi.  Ada dua kemungkinan, dibiarkan atau malah ada oknum OPD terkait yang bermain.

Sehingga tidak heran, PAD yang ditargetkan setiap tahun harus meningkat, tidak pernah tercapai.

"Kita pasti tindaklanjuti lagi. Nanti dalam hearing, kita tanyakan secara rinci, kenapa bisa terjadi. Dan kita tegaskan, Komisi II melakukan ini semata-mata untuk PAD, yang muaranya untuk pembangunan Kota Pekanbaru," tegasnya.

Seperti diketahui, Sidak Komisi II di gudang tepung dan home industri kerupuk, di Jalan Satria, Rejosari, dewan melihat beberapa izin yang tidak lengkap. Termasuk tidak ada plang nama usahanya.

"Memang beberapa surat izinnya sudah dilihatkan pemiliknya bernama Hadi ke kita. Tapi ada yang kurang, terutama izin halal dari MUI dan lainnya. Pajak penghasilan dari usaha mereka juga, tak bisa diperlihatkan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved