Breaking News:

Mantan Wabup Bengkalis Dituntut Penjara 8 Tahun, Terkait Korupsi Proyek Pipa Transmisi PDAM di Inhil

Mantan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, dituntut pidana penjara 8 tahun oleh JPU terkait kasus

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Istimewa
Mantan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, dituntut pidana penjara 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjeratnya Kamis (18/3/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, dituntut pidana penjara 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjeratnya Kamis (18/3/2021).

Sidang perkara dugaan rasuah yang menjerat Muhammad ini yaitu proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM, di Kabupaten Inhil.

Muhammad kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun 2013, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM tersebut.

Sidang agenda tuntutan ini, dilaksanakan pada Kamis (18/3/2021) petang kemarin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

JPU Muhammad Harris, dalam tuntutannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Mahyudin mengatakan, perbuatan Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menuntut terdakwa Muhammad dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan," tegas JPU.

Tidak hanya pidana penjara, Muhammad juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebanyak Rp400 juta. Jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan.

"Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara," sambung JPU.

Mendengar hal tersebut, hakim ketua selanjutnya memberikan kesempatan kepada Muhammad untuk menyiapkan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan JPU tersebut.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, berawal pada April 2013 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau terdapat paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PE 100 DN 500 mm, dengan anggaran sebesar Rp.3.836.545.000, bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved