Breaking News:

Mahkamah Agung Perkuat Pembatalan SHM di Desa Kubang Kampar

Mahkamah Agung RI menyatakan keabsahan surat keputusan (SK) Kanwil BPN Riau tentang pembatalan

Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: Ariestia
Internet
Ilustrasi - Mahkamah Agung RI menyatakan keabsahan surat keputusan (SK) Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang pembatalan SHM di Desa Kubang Jaya Kampar. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Mahkamah Agung RI menyatakan keabsahan surat keputusan (SK) Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang pembatalan SHM di Desa Kubang Jaya Kampar.

SK Kanwil BPN Riau itu menyatakan telah membatalkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar (dahulu Desa Teratak Buluh).

Kedua SHM tersebut yakni SHM Nomor 7029 Tahun 2015 atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor 7030 tahun 2015 atas nama Umar.

Keputusan MA tersebut Nomor 43K/TUN/2021 tanggal 24 Februari 2021. Putusan Mahkamah Agung itu dimohonkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Terkait SHM Nomor 7029 dan SHM Nomor 7030, terjadi tumpang tindih dengan SHM Nomor 346 Tahun 1980 dan SHM Nomor 347 tahun 1980 atas nama H Azrul Harun. Keempat SHM tersebut berada pada bidang tanah yang sama.

Menyikapi putusan Mahkamah Agung tersebut, Yusril Sabri SH MH sebagai pengacara ahli waris Azrul Harun menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu terang benderang menyatakan bahwa di atas tanah yang awalnya tumpang tindih pada saat ini hanya ada dua SHM yang sah, yakni SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347.

"Sebab Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa keputusan Kanwil BPN Provinsi Riau itu sah. Artinya hanya SHM klien kami yang saat ini sah secara hukum di atas bidang tanah tersebut," ungkap Yusril Sabri, Sabtu (20/3).

Lebih lanjut Sabri mengatakan terkait pertentangan SHM atas nama Yap Ling Li dan Umar dengan kliennya, sebelumnya sudah ada tiga putusan peradilan, baik pidana maupun perdata. Putusan-putusan ini ada yang bertentangan satu dengan lainnya.

“Namun adanya putusan Mahkamah Agung artinya sudah ada kepastian hukum bagi semua pihak. Seritifikat yang sah di atas lahan tersebut hanya SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347," tegas Yusril.

Dia mengatakan, putusan yang sudah ada sebelumnya antara lain putusan hakim pidana Mahkamah Agung RI Nomor 763/K/PID/2017 dan putusan Nomor 765/K/PID/2017 tanggal 26 September 2017.

Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini antara lain menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar permohonan SHM Nomor 7029 dan SHM Nomor 7030 terbukti palsu.

Lebih lanjut Yusril Sabri SH MH memaparkan, setelah adanya putusan pidana tersebut, muncul putusan hakim perdata Mahkamah Agung Nomor 2782.K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018.

"Putusan ini menurut kami kurang berkeadilan karena memenangkan suatu perkara kepemilikan tanah yang penerbitan sertifikatnya menggunakan SKT terbukti palsu. Seyogyanya putusan perdata tersebut mengacu pada putusan pidana mengingat kasus tanah tersebut objek tanahnya sama dan dasar penerbitan SHM Nomor 7029 dan SHM Nomor 7030 adalah SKT palsu," beber Yusril Sabri. (Tribunpekanbaru.com/Ikhwanul Rubby)

Berita dari Kampar lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved