Breaking News:

Ini yang Diwaspadai Bawaslu Inhu Riau Dalam Proses Pemungutan Suara Ulang Terkait Putusan MK

Ini yang diwaspadai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau terkait putusan MK melaksanakan PSU

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU/NASUHA NASUTION
KPU Inhu dan Rohul didampingi KPU Prov Riau mengikuti konsolidasi persiapan pelaksanaan putusan MK yang diadakan KPU RI di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Ini yang diwaspadai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau terkait putusan MK melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bwaslu Inhu mewaspadai potensi money politic atau politik uang.

Selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto.

Dedi yang dikonfirmasi Tribunpekanbaru.com, Selasa (23/3/2021) mengatakan bahwa pihaknya menyadari potensi politik uang selama proses PSU.

"Kita ingatkan kepada siapapun pemberi dan penerima akan mendapat sanksi hukum yang sama," katanya.

Dedi juga menegaskan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan maka fungsi Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kembali diaktifkan.

Sehingga bagi siapa saja yang melanggar akan segera diproses dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya Dedi berkata bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap rekrutmen KPPS yang baru untuk TPS 03 Desa Ringin. Hal ini sesuai dengan putusan MK.

Namun hingga semenjak putusan MK dibacakan, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu masih belum melakukan langkah-langkah menindaklanjuti putusan itu.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved