Breaking News:

JPU Susun Tanggapan Atas Eksepsi, Sidang Perkara Korupsi Terdakwa Yan Prana Ditunda Pekan Depan

Sidang perkara korupsi dengan tersangka Yan Prana Jaya ditunda pekan depan.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Terdakwa Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau non aktif saat mengikuti sidang secara online pada sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (25/3/2021). (www.tribunpekanbaru.com/Doddy Vladimir)  

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sidang perkara korupsi dengan tersangka Yan Prana Jaya ditunda pekan depan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Yan Prana Jaya, melalui tim penasehat hukumnya.

Dimana eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Yan Prana, dibacakan dalam sidang lanjutan, Kamis (25/3/2021) ini.

JPU Himawan, setelah pembacaan eksepsi memohon waktu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi yang disampaikan terdakwa.

"Untuk itu diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyusun tanggapan atas eksepsi terdakwa yang dibacakan penasehat hukum. Sidang kita tunda sampai Kamis pekan depan tanggal 1 April 2021," ujar hakim ketua, Lilin Herlina.

Disampaikan salah satu dari tim PH Sekretaris Daerah (Sekda) Riau non aktif yang terjerat kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak itu, ada beberapa poin utama eksepsi.

"Sampai hari ini sidang kedua, kita tidak ada menerima SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP, red)," kata Alhendri Tanjung, usai sidang, Kamis (25/3/2021).

Lanjut dia, dalam surat dakwaan, pihaknya menilai JPU tidak cermat dan jelas.

"Itu ada pada halaman 694 dikatakan bahwa Inspektorat Kota Pekanbaru dijadikan acuan audit kerugian keuangan negara pada Bappeda Siak," ungkapnya.

"Sebagaimana kita tahu, Kabupaten Siak bukan berada di bawah Kota Pekanbaru. Ini bertentangan dengan Perwako yang menerbitkan Inspektorat kota pekanbaru. Kalau tidak salah saya Peraturan Walikota nomor 9 tahun 2016," sambung dia.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved