Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru Sebut Perda Naker Tak Maksimal Diterapkan, Ini Buktinya

Meski sosialisasi Perda Naker Kota Pekanbaru, sudah dilakukan anggota DPRD Pekanbaru beberapa bulan lalu, namun penerapannya belum juga maksimal.

DPRD Pekanbaru
Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, saat reses di Jalan Rajawali RW 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, belum lama ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski sosialisasi Perda Tenaga Kerja (Naker) Kota Pekanbaru, sudah dilakukan anggota DPRD Pekanbaru beberapa bulan lalu, namun penerapannya belum juga maksimal.

Hal ini terbukti saat warga Jalan Rajawali RW 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, melaporkan kasus penerimaan karyawan di sebuah tempat usaha, di Jalan Subrantas, tepatnya di samping JPO sebelum Simpang Lampu Merah Tobek Godang, kepada Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, saat reses kemarin.

"Pak RT nya langsung melaporkan. Dalam laporannya bahwa hanya satu warga tempatan yang diterima kerja. Padahal tempat usaha itu butuh 27 karyawan," kata Sigit Yuwono kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (26/3/2021).

Keputusan ini, membuat Warga Jalan Rajawali tidak terima, dengan keputusan manajemen usaha tersebut. Warga sempat berantem dengan security perusahaan, hingga berujung dilaporkan ke Polsek Tampan.

"Setelah sampai ke Polsek Tampan, akhirnya warga dengan tempat usaha itu berdamai. Mungkin sudah ada perjanjian mengenai penerimaan naker lokal ini," sebut Sigit.

Dari kasus tersebut, tambah Politisi senior Partai Demokrat ini, terbukti penerapan Perda Naker Lokal Pekanbaru, tidak maksimal disosialisasikan pemerintah.

Harusnya, penerapannya sudah bisa dirasakan masyarakat. Apalagi amanat dalam Perda Naker tersebut, warga tempatan harus diterima minimal 30 persen, dari kebutuhan.

Karena itu ke depannya, legislator meminta, agar sosialisasi Perda ini harus benar-benar tepat sasaran. Karena begitu banyak perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Harusnya, bisa membantu angka pengangguran.

"Makanya harus dilakukan juga, saat pemilik usaha mengurus perizinannya, perlu ditekankan penerimaan warga tempatan. Itu hukumnya harus, karena ada Perda yang mengaturnya," pinta Sigit.

Dalam reses lainnya seperti di Kelurahan Sidomulyo dan Tuah Karya, warga juga menyampaikan aspirasinya kepada Sigit Yuwono, tentang persoalan banjir dan keberadaan drainase.

"Kami juga sempat membawa mahasiswa UNRI saat reses, membuat alat biopori, yang berfungsi seperti sumur resapan. Sehingga air yang tergenang bisa masuk ke dalam tanah," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved