Ribut-ribut soal Impor Beras, Sampai ke Dugaan Mafia, Ada Apa? Begini Kata PDI P

TRIBUNPEKANBARU.COM- Ribut-ribut soal impor beras, sampai ke mafia. Ada apa sebenarnya. Berikut inin kata PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan sempat mengatakan akan melakukan impor beras. Keijakan tersebut kemudian dinilai tidak sesuai dengan semangat cinta produk dalam negeri yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi.

Terkait impor beras tersebut juga membuat PDI Perjuangan angkat suara. Soal impor besar kemudian disebut ada dugaan mafia.

Ada apa sebenarnya dengan impor beras tersebut?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, ada mafia di balik kebijakan impor beras.

Hasto menyebut mafia tersebut mendapatkan keuntungan mencapai triliunan rupiah, dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan.

"Ada mafia impornya mereka punya kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, mereka punya kekuasaan untuk menaikkan harga," kata Hasto dalam webinar Repdem, Kamis (25/3/2021) dikutip dari Kontan.co.id.

Lebih lanjut Hasto meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutti, untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menilai polemik kebijakan impor beras merupakan dampak dari penyajian data yang kacau.

Kekacauan data itu, lanjut Ono, menyebabkan penentuan kebijakan impor beras yang salah, dan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak.

Ono pun meminta Menteri Pertanian, Yasin Limpo, turut bertanggung jawab jika panen beras tidak mengalami surplus.

"Mentan harus berani juga kalau tidak terealisasi sampai April ini saya mundur, jadi fair," tuturnya.

Sebagai informasi Mendag Lutfi sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan impor 1 juta ton beras mesti dilakukan karena serapan beras Bulog tidak sesuai target untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional.

Lutfi juga menegaskan bahwa jika kebijakan impor beras itu terbukti salah, dirinya siap mundur dari jabatan Menteri Perdagangan.

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salh, saya siap berhenti, tidak ada masalah," sebut Lutfi, dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (22/3/2021).(*)

Sumber Kompas.com