VIDEO: Wabup Bengkalis Dengarkan Keluhan Ekspor Hasil Perikanan, Aktifkan Perdagangan Lintas Batas

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS-- Pemerintah Bengkalis berencana akan kembali mengaktifkan pos lintas batas guna mendukung perekonomian masyarakat Bengkalis yang berada di perbatasan Indonesia Malaysia.

Pasalnya dengan mengaktifkan kembali pos lintas batas, masyarakat perbatasan bisa berdagang dengan masyarakat negeri tetangga secara langsung.

Hal ini diungkap Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso usai mendengar keluhan masyarakat Rupat Utara yang merasa kesulitan melakukan ekspor hasil tanggapan mereka, Kamis (25/3) pekan kemarin.

Menurut Bagus sesuai aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan ekspor baru bisa dilakukan jika hasil yang akan dibawa diatas tiga puluh ton ke atas.

"Sementara kemampuan nelayan kita di perbatasan terbatas bisa menghasilkan hasil tanggapan di bawah tiga puluh ton.

Seperti dialami pengusaha perikanan di Rupat Utaea ini sangat jauh dari tiga puluh ton," terang Bagus Santoso.

Menurut dia, untuk mengumpulkan tiga puluh ton hasil perikanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemampuan nelayan baru sekitar tiga sampai lima ton lebih.

Dahulunya ada kebijakan pos lintas batas yang membantu nelayan Bengkalis untuk menjual hasil tangkapan mereka langsung ke negara tetangga.

Penjualan di bawa sepuluh ton bisa dilakukan bahkan tanpa terkenaa bea cukai, namun kebijakan ini sudah tidak diberlakukan lagi karena adanya regulasi baru saat itu.

"Sekarang untuk ekspor syarat administrasi yang cukup berat dan saat ini perdagangan pos lintas batas ini dengan regulasi baru sudah bisa kembali dilakukan, bahkan daerah lain sudah berjalan," terang Bagus.

Beberapa waktu lalu, Wabup Bengkalis sudah mendatangi Imigrasi Bengkalis, di sana pihaknya mendapatkan informasi adanya daerah di Indonesia yang sudah memberlakukan perdagangan lintas batas.

"Saya kira ini solusi untuk Bengkalis mengejar kembali mengaktifkan pos lintas batas. Kalau kabupaten lain bisa kenapa kita tidak," jelasnya.

Bagus bersama Bupati Bengkalis akan memperjuangkan hal ini, bahkan juga sudah ada menyampaikan terkait perdagangan lintas batas ini kepada pemerintah Bengkalis secara tertulis.

"Kami akan ajak kawan kawan di DPRD Bengkalis untuk melihat dan studi banding di kabupaten yang sekarang sudah melakukan perdagangan lintas batas.

Sehingga hasil dari studi banding ini nantinya kita harapkan bisa kita tembus dan berlakukan juga pos lintas batas di Bengkalis untuk mendukung perekonomian masyarakat Bengkalis yang ada di perbatasan Indonesia Malaysian ini," tandasnya.

( Tribunpekanbaru.com /Muhammad Natsir)