Breaking News:

Pengacara Disuruh Belajar Lebih Giat Lagi, Balas Jaksa Karena Imam Besar Berkata Biadab dan Pandir

Jaksa membalas pernyataan Habib Rizieq Shihab yang dinilai kasar, sang ulama besar disuruh belajar lagi

Youtube Kompas TV
Sidang online Rizieq Shihab diprotes 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sidang Rizieq Shihab menjadi sorotan lantaran perkataan sang ulama besar itu.

Sementara Jaksa penuntut umum membalas pernyataan tim pengacara Rizieq Shihab.

Jaksa menyayangkan sikap tim penasehat hukum Rizieq Shihab yang menuding JPU dungu dalam penentuan pasal berlapis dalam surat dakwaan.

Jaksa menyampaikan sikapnya pada sidang lanjutan Rizieq Shihab kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021).

Jaksa mengatakan tim kuasa hukum Rizieq Shihab telah kehabisan akal untuk mencari letak kesalahan pada dakwaan yang dibacakan Jumat (19/3/2021).
"Justru kami menganggap Penasehat Hukum telah kehabisan akal untuk mencari di mana letak kekeliruan pihak jaksa penuntut umum," kata seorang anggota JPU saat membacakan bantahan eksepsi, Selasa siang.

Menurut JPU, keberatan dari tim kuasa hukum Rizieq Shihab dalam eksepsi tidak sesuai pada 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Dimana tertuan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktiu dan tempat tindak pidana itu.

"Kemudian dijadikan sebagai bahan keberatan yang jelas-jelas bukan termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b," papar JPU.

Melansir Kompas.com jaksa menambahkan, tim kuasa hukum Rizieq Shihab tidak mengerti azas mendasar dalam hukum pidana yakni Lex Specialis Derogat Legi Generali yang berarti peraturan khusus menyampingkan peraturan umum.

Azas itu sempat disebut pihak pengacara Rizieq saat membacakan eksepsi, Jumat (26/3/2021).
Mereka keberatan dengan pihak jaksa yang menyatukan tiga pasal sekaligus dalam satu surat dakwaan.

"Penerapan Pasal 216 ayat 1 KUHP tidak bisa disatukan dengan Pasal 93 UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 ayat 1 UU no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam satu surat dakwaan merupakan perbuatan yang menegaskan bahwa penuntut umum tidak mengerti azas mendasar dalam hukum pidana yakni Lex Specialis Derogat Legi Generali yang berarti peraturan khusus menyampingkan peraturan umum," kata jaksa.

Pihak JPU menegaskan, keberatan tim kuasa hukum Rizieq tersebut tidak berdasar secara yuridis.

"Bahwa keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan Pasal 216 ayat 1 KUHP tidak bisa disatukan dengan Pasal 93 UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 14 ayat 1 UU no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam satu surat dakwaan adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar secara yuridis," tegasnya.

Pihak JPU lantas meminta tim kuasa hukum Rizieq untuk lebih giat belajar dan tidak menyebut mereka dungu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bogor
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved