Menkumham Tolak Berkas Kepengurusan Partai Demokrat Versi KLB Moeldoko, Ini Alasannya
Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimpimpin Moeldoko.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimpimpin Moeldoko.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan hal itu setelah memeriksa berkas-berkas.
Ia mengatakan, Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.
Tata cara pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.
Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.
Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Yasonna mengatakan, Partai Demokrat versi KLB sebelumnya masih belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
"Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (31/3/2021).
Pihak Partai Demokrat versi KLB lalu kembali menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham pada Senin (29/3/2021).
"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC."
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," ucap Yasonna Laoly.
Ia menyampaikan, pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik.
Yasonna Laoly juga menyayangkan pernyataan yang menyebut pemerintah ingin memecah belah partai politik.
Ketua Demokrat Riau Asri Auzar Menyambut Baik
Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar bersama teman-temannya pengurus Demokrat di Riau langsung sujud syukur menyambut putusan Pemerintah menolak hasil KLB Demokrat Sumut, Rabu (31/3/2021).
"Iya Allah tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, kami sambut keputusan ini dengan Sujud Syukur bersama,"ujar Asri Auzar kepada Tribunpekanbaru.com Rabu.
Asri Auzar bersyukur kepada sang pencipta dan berterima kasih kepada masyarakat Riau yang telah mendukung mereka berjuang dalam kebenaran tersebut.
"Mudah-mudahan kami semakin dekat dengan masyarakat dan suara kami masyarakat bersama selalu masyarakat,"ujarnya.
Sementara ada puluhan kader yang sebelumnya terang-terangan mengaku bersama Demokrat kubu Moeldoko, menurut Asri Auzar tidak ada tempat lagi bagi mereka di Demokrat.
"Itu sudah pasti dan jelas memilih pilihan ke sana (Sibolangit) tidak boleh lagi ke sini, saya rasa malu mereka datang balik lagi kesini, secara otomatis mereka tidak lagi di Demokrat,"ujarnya.
Perempuan Demokrat Riau Sujud Syukur
Sebelumnya, Perempuan Politik Demokrat Riau menyambut suka cita atas putusan pemerintah yang memenangkan kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dan menolak hasil KLB Demokrat Moeldoko di Deli Serdang melalui Kementerian Hukum dan HAM Rabu (31/3/2021).
"Demokrat ketum AHY menang dan KLB Deli serdang kalah, kami perempuan demokrat sujud syukur menyambut berita ini,"ujar Kader perempuan Demokrat Riau Ratna Dewi.
Ratna Dewi mengatakan, sebagai warga negara dan juga kader perempuan Demokrat berkewajiban menjaga keutuhan bangsa dengan cara menegakkan demokrasi yang sebenar -benarnya hingga menjadikan negara yang berkeadilan.
"Sebagai kader perempuan demokrat merasa harus mengambil bagian demi tegaknya Demokrasi tersebut sehingga terciptalah Negara yg masyarakatnya berkeadilan, makmur dan sejahtera,"ujarnya.
Maka dari itu lanjut Ratna Dewi, ia mengajak bersama-sama menjaga demokrasi yang lurus dan bermartabat.
Ratna Dewi juga meminta kepada semua kader Demokrat Riau yang sebelumnya membelot ke Deli Serdang untuk dikeluarkan dari partai berlogo Mercy tersebut.
"Kita ingin partai ini tidak ada penghianat yang merusak partai,"ujar Ratna Dewi.
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Alasan Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, https://bogor.tribunnews.com/2021/03/31/alasan-pemerintah-tolak-kepengurusan-partai-demokrat-kubu-moeldoko.
Editor: Ardhi Sanjaya
