Breaking News:

Kanwil BPN Riau Gelar Rapat Koordinasi Neraca Penatagunaan Tanah Sektor Perkebunan di Riau

Guna merumuskan kegiatan neraca penatagunaan tanah perkebunan di Riau, harus dilakukan sinkronisasi dan mengkoordinasikan data-data yang diperlukan

Istimewa
Kanwil BPN Riau Gelar Rapat Koordinasi Neraca Penataangunaan Tanah Sektor Perkebunan di Riau. Foto: Kepala Kanwil BPN Riau, M Syahrir, yang diwakilkan oleh Kabid Kabid Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Provinsi Riau, Syafri SH. Jelang membuka acara. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Guna merumuskan kegiatan neraca penatagunaan tanah perkebunan di Riau, harus dilakukan sinkronisasi dan mengkoordinasikan data-data yang diperlukan untuk Agraria dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN Riau, M Syahrir, yang diwakilkan oleh Kabid Kabid Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Provinsi Riau, Syafri SH.

Dalam acara Rapat Koordinasi Awal Neraca Penatagunaan Tanah Perkebunan Provinsi Riau, diselenggarakan di Hotel Premiere Pekanbaru pada 1 April 2021 hari ini, Kamis.

Turut hadir sebagai pembicara Direktur Penatagunaan Tanah, BPN Pusat, Sukiptiyah.

Kemudian Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bapenas, Agung Widodo dan ketua panitia acara ini adalah Ir Hasoman B Purba, M.Si.

Syafri SH menyampaikan neraca penatagunaan tanah itu adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagaimana arahan rencana tata ruang wilayah.

"Neraca penatagunaan tanah meliputi antara lain neraca perubahan penggunaan tanah kesesuaian penggunaan tanah terhadap tata ruang wilayah dan ketersediaan tanah," ungkap Syafri.

Disampaikannya juga, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dan dalam rangka mendukung penataan agraria, yaitu penataan kembali penguasaan pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, maka penyediaan tanah merupakan langkah mendasar guna mendapatkan terdapatnya tanah tanah untuk dijadikan objek reforma.

Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka mendukung intruksi presiden nomor 6 tahun 2019.

Dalam Inpres nomor 6 tahun 2019 masing-masing kementerian lembaga dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota di intruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.

Secara umum pembangunan perkebunan antara lain, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.

Kemudian mendukung pengembangan bioenergi melalui peningkatan peran sumber sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati.

Juga untuk meningkatkan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja kemudian meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor perkebunan.

Kegiatan berlangsung aman dan lancar serta mengikuti protokol kesehatan. (Adv)

Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved