Disorot Pemerintah Pusat,Kasus Covid-19 di Riau Meroket,Mendagri Instruksikan Segera Lakukan Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Disorot pemerintah pusat, kasus Covid-19 di Riau meroket. Mendagri snstruksikan segera lakukan ini.

Untuk membahas penanganan Covid-19, Gubernur Riau Syamsuar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan bupati walikota se-Provinsi Riau bersama unsur Forkopimda secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (6/4/2021).

Selain Gubri Syamsuar hadir juga dalam Rakor ini Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima yang diwakili oleh Kasrem.

Wakajati Riau, Asisten I Sekdaprov Riau, Kepala Dinas Kesehatan Riau, Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Kasatpol PP Riau, Jubir Satgas Covid-19 Riau.

Dalam rakor tersebut Gubbri Syamsuar menyampaikan, agar secepatnya kabupaten dan kota di Riau untuk menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Rapat koordinasi ini dalam rangka pelaksanaan yang telah diinstruksikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

"Yaitu instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, kepada seluruh gubernur, yang di dalamnya termasuk Gubernur Riau dan seluruh bupati walikota yang termasuk di Riau," kata Syamsuar.

Ia menjelaskan, bahwa PPKM ini sesuai intruksi dari Kemendagri untuk ditunjukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara.

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Papua.

"Jadi, cukup banyak daerah sekarang yang diminta untuk segera menetapkan PPKM," ujarnya

Syamsuar menyebut akhir-akhir ini kasus Covid-19 di Provinsi Riau trendnya mengalami peningkatan.

Sehingga Riau mendapat sorotan dari pemerintah pusat dan harus segera melakukan langkah cepat untuk menanganinya.

"Berdasarkan pemantauan kami akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di daerah kabupaten kota di Provinsi Riau. Kemarin 217 orang. Semua daerah ada. Jadi ini tentunya di monitor oleh pusat," katanya.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )