Video Berita
VIDEO: Penegakan Hukum Bak Mainan Tak Berujung, Demontran Minta Kejagung Pindahkan Kajari Kuansing
Dua tuntutan lainnya yakni meminta Kejati Riau untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Kejari Kuansing dalam dugaan SPPD Fiktif di
Penulis: Dian Maja Palti Siahaan | Editor: didik ahmadi
Juga tokoh masyarakat dari pemangku adat.
Massa sendiri tidaklah banyak. Sebab pihak kepolisian memang tidak mengizinkan demontrasi disaat pandemi covid-19 ini.
Bahkan beberapa kali aksi demontrasi mahasiswa dibatalkan pihak kepolisian.
Alasan kepolisian masih sama yakni pandemi covid-19.
Sehari sebelumnya, sejumlah spanduk berterabaran di sudut kota Teluk Kuantan.
Isi spanduk meminta Kajari Hadiman SH, MH angkat kaki dari Kuansing.
Pengusutan dugaan kasus penyimpangan Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kuansing anggaran tahun 2019 memang jadi perhatian.
Awalnya, Kajari Kuansing menetapkan kepala BPKAD Kuansing Hendra AP sebagai tersangka.
Merasa dikriminalisasi dan didzolimi, Hendra AP melawan lewat jalut praperadilan.
Hasilnya, Hendra AP menang di praperadilan dan hakim mengabulkan seluruh gugatannya.
Selang sehari putusan praperadilan, kepala Kajari Kuansing Hadiman SH, MH justru mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas kasus ini.
Langkah Hadiman ini pun disayangkan banyak pihak.
( Tribunpekanbaru.com / Palti Siahaan)
