Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Masterplan Banjir Segera Dieksekusi, Jangan Tunggu Banjir Dulu

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menyebutkan, bahwa persoalan banjir ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Persoalan banjir di Kota Pekanbaru tidak akan pernah usai, jika pemerintah dan masyarakat, tidak komit dalam menjalankan program yang sudah dibuat.

Baik itu mengenai pengawasan izin membangun, normalisasi sungai, pembangunan drainase primer dan sekunder, hingga pelaksanaan masterplan penanganan banjir yang sudah ada.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menyebutkan, bahwa persoalan banjir ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat, karena hampir di semua daerah di Pekanbaru, menjadi langganan banjir.

Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono
Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono (Istimewa)

"Yang paling penting sekarang, bagaimana masterplan penanganan banjir bisa direalisasikan segera. Tentunya harus berkoordinasi juga dengan Pemprov Riau dan pemerintah nasional," tegas Sigit kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (11/4/2021).

Politisi senior Partai Demokrat ini mengakui, masterplan penanganan banjir tersebut bisa dilaksanakan maksimal, apabila provinsi dan pusat juga mendukung dari segi anggarannya.

Sebab, di beberapa drainase, dan normalisasi sungai, kewenangannya tidak hanya di Pemko Pekanbaru saja.

Makanya, Komisi IV mengharapkan agar Dinas PUPR sudah melaksanakan itu.

Lebih dari itu, masih kata Sigit, masyarakat jangan lagi membangun di daerah - daerah resapan air, termasuk di aliran air serta di tepian sungai (DAS/daerah aliran sungai).

"Pembangunan di tempat resapan air ini juga menyebabkan terjadinya banjir. Termasuk juga minimnya pengawasan pembangunan dari OPD terkait. Jadi, semuanya saling berkait," tegasnya lagi.

Adanya pengerjaan normalisasi Sungai Sail oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), merupakan langkah tepat.

Namun pengerjaan seperti ini, jangan tunggu terjadinya banjir terlebih dahulu, baru bekerja.

"Intinya, kita harapkan semua pihak berkomitmen lah untuk meminimalisir banjir di kota ini. Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus berperan aktif. Yang paling penting, pemerintah dengan anggarannya, segera mengeksekusi masterplan banjir ini. Sehingga Pekanbaru tidak dikenal sebagai kota banjir lagi," pintanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Termasuk halnya kepada Camat dan Lurah, peran mereka sangat dibutuhkan.

"Langkah sekarang ini, jangan sampai sempadan sungai ada pembangunan. Ini yang kami jaga. Karena banjir terjadi, karena pembangunan yang tidak sesuai aturan," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved