Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Tidak Lunasi Pajak Mobil Dinas, Bupati M Adil Beri SP Sejumlah Kepala OPD Meranti

"Ha ini pajaknya belum lunas ini. Kita sudah SP pertama, pimpinan -pimpinan OPD (yang belum memulai pajak kendaraan dinas)

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil tampaknya tidak main-main terhdap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih membandel karena tidak melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak.

Bahkan Adil juga menyampaikan telah memberikan Surat Peringatan (SP) pertama bagi beberapa kepala OPD yang masih belum melunasi pajak kendaraan.

"Ha ini pajaknya belum lunas ini. Kita sudah SP pertama, pimpinan -pimpinan OPD (yang belum memulai pajak kendaraan dinas) sudah kita SP pertama," tegas Adil sambil menunjuk sejumlah kendaraan dinas yang masih terparkir di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti Senin (12/4/2021).

Walaupun demikian Bupati Adil tidak merincikan berapa kepala OPD Yang telah diberikan SP pertama tersebut.

"Banyak, yang sudah itu delapan (OPD) yang mana-mana saja sudah saya menyebutkannya," ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa sejumlah kepala OPD yang telah menerima SP akan terancam diberikan pusnisment oleh Bupati Kepulauan Meranti. Apalagi sampai tidak bisa melunasi pembayaran pajak tersebut sampai masa Bupati Kepulauan Meranti telah bisa melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Meranti.

"Ini pimpinan-pimpinan OPD yang bandel-bandel gak bisa menyelesaikan saya jamin tidak dapat pimpinan OPD lagi bulan 8. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan itu termasuk aturan saya. Tidak taat aturan tidak mau menyelesaikan ini nanti pimpinan-pimpinan OPD tidak dapat lagi." tegas Adil.

Seoerti diketahui sejak sebulan lebih yang lalu Bupati Adil memang memerintahkan untuk melakukan inventarisasi aset bergerak yaitu kendaraan dinas dengan mengumpulkannya di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Seiring berjalan waktu ribuan kendaraan dinas dari berbagai jenis dikumpulkan dan hingga saat ini banyak pula yang telah kembali ke pegawai yang berhak dengan syarat telah menandatangi pakta integritas dan telah melunasi pajak.

Namun hingga saat ini masih ada sekitar ratusan kendaraan dinas yang masih tertahan karena belum melunasi pajak kendaraan yang menunggak.

Tunggakan pajak tersebut beragam tahun dengan jumlah tunggakan juga yang beragam. Selama pajak tersebut belum dilunasi Bupati Adil tidak memperbolehkan kendaraan dinas tersebut digunakan dan tetap tertahan di halaman Kantor Bupati. (tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved