Breaking News:

Pemprov Riau Buka Posko Pengaduan THR, Kepala Disnakertrans Riau: THR Wajib Dibayarkan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun 2021 ini.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
Ist/Tribunnews.com
Ilustrasi. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau akan membuka posko pengaduan THR pada Lebaran tahun 2021 ini. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau akan membuka posko pengaduan THR pada Lebaran tahun 2021 ini.

Pendirian posko THR tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Dalam SE Menaker itu kami diminta untuk membuka posko THR. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami buka Posko THR di kantor Disnakertrans Riau," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, H. Jonli, Rabu (14/4/2021).

Jonli mengatakan, posko pengaduan THR tersebut tidak hanya menerima laporan dari pekerja/buruh, namun bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 juga bisa melapor.

Namun itu hanya untuk perusahaan yang tidak bisa membayar THR sesuai waktu ditentukan tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

"Misalnya perusahaan kesulitan untuk membayar THR pekerja/buruh karena terdampak Covid-19, nanti kita akan panggil perusahaan dan pekerja kita dudukan bersama sampai menemukan kesepakatan, kapan perusahaan akan membayar THR pekerjanya," katanya.

Namun kebijakan tersebut harus ada kesepakatan antar dua belah pihak, perusahaan dan pekerja. Sebab kata Jonli, perusahaan tidak boleh mengelak membayarkan THR untuk pekerjanya.

"THR wajib dibayarkan. Cuma kapan waktunya itu yang harus ada kesepakatan bersama," ujarnya.

Sejauh ini Gubernur Riau telah mengirim surat ke bupati/walikota terkait pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan SE Menaker RI.

"Surat pak Gubernur itu sudah kita kirim ke bupati/walikota se-Riau agar menindaklanjuti sesuai arahan SE Menaker. Dalam surat itu kita juga minta agar membuka posko pengaduan THR, dan melaporkan pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021," katanya.

Jonli menegaskan, bagi pekerja atau karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka pihak perusahaan wajib membayarkan THRnya secara penuh, atau setara dengan satu bulan gaji.

"Artinya pekerja/buruh yang masa kerjanya satu tahun keatas wajib diberikan THR sebesar satu bulan gaji," ujarnya.

Sedangkan bagi pekerja/buruh masa kerjanya kurang dari satu tahun, lanjut Jonli, maka THR diberikan secara proposional.

"Misalnya dia kerja baru delapan bulan, maka THR diberikan sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikali satu bulan upah. Tapi kalau masa kerja diatas setahun, maka perusahaan wajib memberi THR sebulan gaji," ujarnya.

Jonli mengungkapkan, THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Meski begitu, Jonli menyatakan karena saat ini masih suasa pandemi Covid-19, maka ada semacam solusi bagi perusahaan untuk berdialog kepada pekerja/buruh dalam pemberian THR.

"Namun saya tegaskan, THR tetap dibayarkan perusahaan. Kalau diwajibkan memberi THR 7 hari sebelum lebaran, maka dengan solusi ini THR bisa diberikan mendekati lebaran atau setelah lebaran, yang penting ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh," katanya.

Meski diperbolehkan, namun Jonli mewanti-wanti perusahaan yang membayarkan THR mendekati atau setelah lebaran tersebut melengkapi laporan keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar tidak ada uang untuk membayarkan THR karyawanya sebelum lebaran.

"Nanti akan kami cek benar tidak dia tak punya uang membayar THR. Makanya sebelum langka ini ditempuh sebaiknya perusahaan yang terdampak Covid-19 harus ada kesepakatan dengan pekerja/buruh," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved