Breaking News:

Airlangga Hartarto : Praktik Korupsi Hambat Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan praktik dan tindakan korupsi menghambat laju investasi

Istimewa
Airlangga Hartarto : Praktik Korupsi Hambat Investasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Foto: Airlangga Hartarto 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan praktik dan tindakan Korupsi menghambat laju investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi.

"Upaya pencegahan Korupsi penting karena praktik Korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja," kata Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2021, secara virtual, Selasa (13/4).

Oleh sebab itu, Airlangga Hartarto menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah untuk mencegah potensi tindakan Korupsi .

Airlangga Hartarto menjelaskan UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan transparansi di sektor tata ruang pertanahan, menyederhanakan izin di sektor usaha, serta memberikan kepastian layanan dalam investasi.

Kemudian, juga memudahkan UMKM untuk berusaha serta meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

"Undang-Undang Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel," ujarnya

Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi dari hulu ke hilir melalui penataan kebijakan dan regulasi baik berupa instruksi, arahan maupun peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan serta pembenahan proses pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan termasuk penyelamatan uang negara dan aset negara.

Tak hanya itu, Airlangga Hartarto menuturkan adanya peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi langkah penting untuk memberikan acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan Korupsi di Indonesia oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

"Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan menjadi arah kebijakan yang diimplementasikan seluruh organisasi pemangku kepentingan di negeri ini," tegasnya. (Adv)

Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved