Breaking News:

Berkas Perkara Tersangka Pegawai BRK Bobol Rekening Nasabah Miliaran Rupiah Dilimpahkan ke Jaksa

Ditreskrimsus Polda Riau, telah merampungkan berkas perkara tersangka NH (37), pegawai BRK yang bobol rekening nasabah.

Penulis: Rizky Armanda
Editor: Ariestia
Internet
Ilustrasi. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, telah merampungkan berkas perkara tersangka NH (37), pegawai BRK (Bank Riau Kepri) yang bobol rekening nasabah. 

Sebaliknya, jika terdapat kekurangan maka dikembalikan ke penyidik dengan disertai petunjuk jaksa atau P-19.

"Saat ini kita menunggu hasil penelaahan berkas tersebut," sebut Kombes Sunarto.

Sementara itu dipaparkan Sunarto, untuk berkas perkara atas nama tersangka AS, penyidik masih berupaya melengkapinya.

Jika nanti sudah rampung, maka penyidik juga akan melimpahkan berkasnya ke kejaksaan.

"Untuk tersangka AS (Head Teller) masih lengkapi berkas," urainya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka NH, selaku Teller di perbankan plat merah itu, menuliskan dan menirukan tanda tangan nasabah dalam form slip penarikan sehingga dapat melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah.

Sedangkan tersangka AS, selaku Head Teller memberikan user ID berikut password, sehingga tersangka NH dapat melakukan 8 transaksi penarikan dari rekening nasabah korban pertama dan 1 transaksi dari rekening nasabah kedua.

Kabid Humas Polda Riau, Sunarto mengatakan, penyidik menjerat tersangka dengan sangkaan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank dengan sengaja membuat ataupun menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen ataupun kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

Adapun ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.

Lalu Pasal 49 ayat (2) hurub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang 11 diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

"Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar (Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Berita Riau lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved