Breaking News:

Berita Riau

Seorang Pejabat Kuansing Riau Membandel, Tak Kunjung Berikan Data LHKPN ke KPK

Hingga Batas waktu menyerahkan LHKPN pada 31 Maret lalu, seorang pejabat di Pemkab Kuansing diketahui belum menyerahkan laporan LHKPN ke KPK.

Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Seorang pejabat di Pemkab Kuansing tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Hingga waktu yang telah ditentukan, sang pejabat tersebut tak kunjung menyerahkan LHKPN.

"Ada satu pejabat di Pemkab Kuansing yang enggak daftar LHKPN," kata Plt kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Hendri Siswanto pada Tribunpekanbaru.com, Jumat (16/4/2021).

Disampaikannya, pejabat tersebut bukan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun kepala bidang di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kuansing.

Dikatakannya, pihaknya sudah berupaya menghubungi sang pejabat.

Melalui telepon, lewat teman sekantor dan keluarga.

"Tapi enggak juga lapor LHKPN. Ya sudah," ujarnya.

Batas waktu menyerahkan LHKPN sendiri habis pada 31 Maret lalu.

Di Pemkab Kuansing sendiri, khusus eksekutif, ada 95 pejabat yang harus menyerahkan LHKPN.

Tidak menyerahkan LHKPN, sang pejabat pun bisa terkena sanksi.

Seperti penundaan kenaikan golongan, tidak dicairkannya tunjangan kinerja dan lainnya.

"Bisa kena sanksi. Tapi inspektorat terlebih dahulu melakukan (Riksus) pemeriksaan khusus," katanya.

Namun Hendri mengatakan sang pejabat masih punya peluang terhindar dari sanksi. Yakni segera melaporkan LHKPN.

"Tadi kita komunikasi dengan KPK. Katahya masih bisa. Tapi seperti buat baru jadinya. Kalau enggak nyerahkan juga bulan ini, bulan depan inspektorat akan Riksus," terangnya. (Tribunpekanbaru.com / Palti Siahaan)

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved