Breaking News:

Perkara Dugaan Korupsi Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Dilimpahkan ke Persidangan

Pekara dugaan Korupsi Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering sudah dilimpahkan Kejari Kampar ke persidangan.

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: Ariestia
Internet
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pekara dugaan Korupsi Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering sudah dilimpahkan Kejari Kampar ke persidangan.

Perkara ini sudah dilimpahkan Kejari Kampar ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, Amri Rahmanto, Senin (19/4/2021) mengatakan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering sudah dilimpahkan ke persidangan.

"Kita sudah limpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Bangkinang," ungkapnya.

Ia mengatakan persidangan pertama dari perkara tersebut akan dilakukan, Selasa (20/4).

Pada sidang pertama ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan.

Ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, antaranya IG selaku PPK Kabupaten Kampar, MI selaku Direktur Utama Yang Bertindak Atas Nama PT. BA – PT. SA (KSO), EY selaku Kepala Operasional Wilayah Kabupaten Kampar di PT. BA dan IR selaku supervisor engineer Konsultan Pengawas pada CV. KK.

Keempat tersangka tersebut saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru.

Sebelumnya terkait perkara ini, Kejati Riau melimpahkan tahap II perkara ke Kejari Kampar.

Penyerahan berkas perkara tahap dua ini diterima Kejari Kampar, Rabu (31/3).

Kasi Pidsus Kejari Kampar, Amri Ramanto Sayekti menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, perbuatan para tersangka dinyatakan telah memenuhi syarat formil maupun materil disangkakan melakukan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Dinas PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Tersangka didakwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Para tersangka juga dinilai mengenai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Tribunpekanbaru.com/ Ikhwanul Rubby)

Berita Kampar lainnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved