Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Apa Kabar Sayembara Parkir Tepi Jalan? Komisi IV DPRD Pekanbaru Segera Panggil Dishub untuk Hearing

Hingga akhir April ini, belum ada tanda-tanda akan digelarnya lagi sayembara parkir tepi jalan.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hingga akhir April ini, belum ada tanda-tanda akan digelarnya lagi sayembara parkir tepi jalan. Ada apa?

Ya, sejak kontrak pihak ketiga PT Datama, selaku pengelola parkir tepi jalan umum, yang kini diganti dengan istilah jasa layanan parkir, pada awal Maret 2021 lalu, sampai saat ini, Dishub Pekanbaru tak kunjung menggelar sayembara.

Kondisi ini menjadi tanda tanya sebagian kalangan. Padahal, Dishub Pekanbaru beberapa waktu lalu berjanji, segera melaksanakan sayembaranya. Apakah ada intrik di pengelolaan parkir tepi jalan umum ini?

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi lanjutan dari Dishub, kenapa belum digelar sayembara.

Karena diketahui bahwa sayembara ini harus dilaksanakan, seiring diterapkannya sistem jasa layanan BLUD dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

"Kan sudah jelas dengan BLUD ini, Pemko akan dapat PAD sekitar Rp 11 miliar pertahun, dari potensi parkir ini Rp 36,5 miliar. Jadi jangan sampai mundur," tegas Sigit kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (23/4/2021).

Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono
Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono (Istimewa)

Ditegaskannya, sejak diputuskan kontrak PT Datama, kini pengelolaan parkir kembali ditangani Dishub Pekanbaru, dengan memakai sistem lama, yakni penunjukan koordinator di masing-masing titik menggunakan SPK (surat perintah kerja).

Sistem ini merupakan pola lama, yang kemudian sangat kentara kebocoran PAD-nya. Tentunya, memakai sistem SPK ini merupakan sebuah kemunduran, dalam meraih PAD.

Alasan Dishub Pekanbaru beberapa waktu lalu kenapa lama melaksanakan sayembara, karena mereka ingin melengkapi isi kontrak, agar tidak terjadi sama seperti PT Datama kemarin.

"Alasan ini kita hargai. Tapi jangan lah terlalu lama, karena itu tadi, sudah pasti Dishub mengalami kemunduran dalam pencapaian PAD. Sudah jelas kan pakai BLUD itu, raihan PAD nya pasti Rp 11 miliar," terangnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini justru akan mendukung Dishub, jika kembali menggunakan sistem BLUD, dengan segera menggelar sayembara.

"Makanya dalam waktu dekat ini, kita panggil untuk hearing. Kita pertanyakan lagi, kok bisa lama (sayembaranya). Jangan sampai menimbulkan kecurigaan," tegas Sigit lagi. (Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved