Breaking News:

Jawab Tuduhan Mark Up Pengadaan Alkes dan Logistik Covid-19, Dinkes Inhil: Sudah di Audit BPK

Dinkes Inhil menanggapi tuduhan mark up pengadaan alkes dan logistik Covid-19 di tahun anggaran 2020 lalu yang dilontarkan oleh sejumlah pihak.

Shutterstock
Ilustrasi. Dinkes Inhil menanggapi tuduhan mark up pengadaan alkes dan logistik Covid-19 di tahun anggaran 2020 lalu yang dilontarkan oleh sejumlah pihak. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN  – Dinkes Inhil menanggapi tuduhan mark up pengadaan alkes dan logistik Covid-19 di tahun anggaran 2020 lalu yang dilontarkan oleh sejumlah pihak.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membeberkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) dan logistik Covid-19.

Hasil audit tersebut menyatakan tidak ditemukan indikasi mark up, sehingga Dinkes Inhil dengan tegas membantah tuduhan informasi mark up tersebut.

“Tuduhan mark up pada kegiatan itu hanya persepsi atau dugaan yang keliru dari beberapa pihak dan sangat mustahil untuk dilakukan. Sebab, alur proses mulai perencanaan sampai ke pelaksanaan ada mekanisme yang begitu ketat,” Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil melalui Pejabat pembuat komitmen (PPK) A. Hadi, kepada awak media belum lama ini.

Hadi menjelaskan, sebelum masuk tahap realisasi kegiatan ini pihak Dinkes harus melewati proses review oleh Inspektorat, dan pada tahapan perencanaan juga mendapat pendampingan hukum oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Banyak sekali proses yang dilalui sebelum masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan. Proses ini merupakan langkah antisipasi terhadap tindakan koruptif, seperti mark up yang pernah dituduhkan kepada kami sebelumnya," jelas Hadi.

Lebih lanjut Hadi menerangkan, hasil audit BPK menyatakan pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan pagu anggaran senilai Rp 2,7 Miliar itu sudah sesuai harga pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hanya ditemukan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN, karena adanya salah persepsi terhadap perhitungan pajak pengadaan barang penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Selain tuduhan mark up, Hadi juga mengklarifikasi mengenai tudingan indikasi pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pengadaan alkes dan logistik Covid-19 yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

Menurut Hadi, pihaknya sudah mengecek dokumen yang dimaksud dan tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kegiatan atau proses pengadaan.

“Dokumen yang disampaikan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses pengadaan karena bukan bagian dari dokumen pengadaan barang atau jasa. Adanya beberapa LSM yang meminta dugaan kasus ini mesti di tindaklanjuti, kami kira hal itu wajar-wajar saja, sepanjang tidak melanggar konsep supremasi hukum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya terdapat koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan dugaan mark up alkes dan pengadaan logistik covid 19 di Inhil serta dugaan lainnya tersebut diatas. (Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).

Berita Inhil lainnya

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved