Breaking News:

Listrik Hidup Mati di Tembilahan, PLN UP3 Rengat Akan Upayakan Pemberian Kompensasi Pelanggan

PLN UP3 Rengat akan mengupayakan pemberian kompensasi Pelanggan yang terdampak pemadaman listrik di Tembilahan.

Istimewa
Rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Inhil bersama pihak PLN, Sabtu (24/4/2021). 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Inhil, Iwan Taruna menyampaikan hal tersebut dihadapan Manajer PLN UP3 Rengat, Manajer ULP PLN Tembilahan, Manajer ULP PLN Kuala Enok dan Manajer Unit PLTU Tembilahan.

Iwan menyampaikan, tuntutan ganti rugi tersebut telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam peraturan itu, tercantum sejumlah hak warga yang menjadi konsumen listrik, Pertama, hak konsumen listrik mendapat pelayanan yang baik. Kedua, mendapat tenaga listrik secara kontinyu dengan mutu dan keandalan yang baik.

“Salah satunya juga hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pemadaman oleh PLN secara bergilir yang terjadi beberapa waktu belakangan di Tembilahan,” ujar IT sapaan akrabnya.

Lebih lanjut IT menjelaskan, kompensasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017, tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran renaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Ditambahkannya, dalam peraturan tersebut telah diatur hak dan kewajiban bagi konsumen listrik, contohnya, bagi masyarakat yang tidak membayar tagihan listrik pasca bayar pada bulan pertama akan dilakukan pencabutan NCB.

“Kita memahami itu, karena PLN hanya menjalankan aturan, ada kewajiban konsumen. Saat ini, selaku wakil rakyat, Kami meminta hak masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi atas peristiwa pemadaman bergilir belakangan ini,” tegas Iwan.

Dijelaskan IT lagi, berdasarkan peraturan menteri PLN hanya boleh mematikan atau memadamkan listrik hanya 1 jam dalam 1 bulan, jika melebihi 1 jam pihak PLN wajib melaporkan hal ini kepada Kementerian ESDM.

Untuk tingkat kompensasi, diungkapkan IT, PLN harus membayar sebesar 50 persen dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan sampai dengan 2 jam di atas besaran tingkat mutu tenaga listrik dalam 1 bulan.

PLN harus membayar ganti rugi secara berturut-turut, antara lain, yaitu, 75 persen, 100 persen, 200 persen, 300 persen dan 500 persen masing-masing untuk pemadaman sampai dengan lebih dari 2 jam, lebih dari 4 - 8 jam, lebih dari 8 - 16 jam, lebih dari 16 - 40 jam dan lebih dari 40 jam.

Halaman
123
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved