Breaking News:

UP Putusan Hakim Tak Sesuai, Kejari Pelalawan Ajukan Banding Kasus Tipikor BBM Dinas PUPR Pelalawan

Kejari Pelalawan Riau mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam kasus dugaan tipikor Dinas PUPR Pelalawan.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU/JOHANNES TANJUNG
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan, Sumriadi SH MH. Kejari Pelalawan Riau mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam kasus dugaan tipikor Dinas PUPR Pelalawan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Kejari Pelalawan Riau mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam kasus dugaan tipikor Dinas PUPR Pelalawan.

Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut adalah terkait belanja bahan bakar minyak (BBM) gas maupun pelumas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan tahun 2015-2016.

Banding dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan tepat tujuh hari setelah putusan dibacakan majelis hakim pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru pada 1 April lalu.

Terdakwa kasus Tipikor BBM Dinas PUPR atas nama M Yasirwan telah divonis bersalah dengan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kesalahannya.

"Saat putusan kemarin JPU menyatakan pikir-pikir. Tujuh hari setelah itu langsung kita nyatakan banding atas vonis itu," ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Pelalawan, Sumriadi SH MH, kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (29/04/2021).

Setelah resmi menyatakan banding, JPU Kejari Pelalawan menyusun memori banding berdasarkan putusan dari PN Tipikor. Selanjutnya diserahkan ke pengadilan untuk diproses dan dikirimkan ke pengadilan tinggi. Banding diajukan dengan pertimbangan bahwa pihaknya kurang puas dengan besaran Uang Pengganti (UP) pada vonis majelis hakim. Karena tidak sesuai dengan tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya dan turun cukup jauh.

"Uang Pengganti pada tuntutan JPU, itu sudah sesuai dengan perhitungan ahli. Mungkin hakim ada pertimbangan lain. Makanya kita banding untuk mempertahankan itu," kata Sumriadi.

Dijelaskannya, Terdakwa Yasirwan dinyatakan hakim terbukti bersalah dalam kasus Tipikor BBM Dinas PUPR. Kemudian mantan Kepala Bidang (Kabid) Dinas PUPR Pelalawan itu terbukti melanggar Pasal 2 junto 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani.

Kemudian Yasirwan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan subsidair 2 bulan kurungan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved