Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Cara Legalisasi Dokumen Untuk Keperluan Dalam dan Luar Negeri Lewat Kemenkumham

"Dengan kemudahan dalam layananannya, maka diluncurkan aplikasi elektron pada Mei 2018 yang dapat diakses di www.AHU.go.id

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Kanwil Kemenkumham Riau, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang Administrasi Hukum Umum (AHU), Rabu (28/4/2021).

Adapun tema yang diangkat, adalah tentang legalisasi tanda tangan pejabat sebagai bentuk memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan di dalam maupun luar negeri.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Pujo Harinto menjelaskan, pengesahan atau legalisasi yang dilakukan melalui Kemenkumham, merupakan tindakan yang mengesahkan tanda tangan pejabat.

"Jadi pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. (Legalisasi dilakukan) setelah mencocokkan tanda tangan tersebut berdasarkan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang. Ini berlaku untuk dokumen yang akan digunakan baik di dalam maupun luar negeri," urainya.

Lanjutnya, layanan hukum akan legalisasi ini, sudah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham kepada masyarakat, melalui Ditjen AHU.

"Dengan kemudahan dalam layananannya, maka diluncurkan aplikasi elektron pada Mei 2018 yang dapat diakses di www.AHU.go.id. Layanan legalisasi bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, apabila syarat-syarat sudah dipenuhi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RI, Ahmad Ahsin Thohari menyebutkan, sesuai dengan ketentuan hukum internasional jika ingin membawa dokumen untuk masuk maupun keluar negeri, diperlukan proses legalisasi.

"Ini sebagai bentuk pengesahan tanda tangan pejabat yang menandatangi sebuah dokumen publik, untuk dicocokkan dengan spesimen tanda tangan yang ada di basis data Direktorat Perdata, Ditjen AHU Kemenkumham RI," sebutnya.

Contohnya masyarakat Riau jika ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ijazahnya itu karena dikeluarkan oleh institusi pendidikan di Riau, tidak bisa serta merta bisa dipakai di luar negeri.

"Misalnya mau ke Amerika atau Eropa, dalam rangka itu maka harus ada proses legalisasi yang dilakukan negara, yang diberi kewenangan salah satunya Kemenkumham melalui Direktorat Perdata," urainya.

Permohonan legalisasi diungkapkannya, bisa disampaikan lewat online, melalui www.AHU.go.id.

Nantinya, akan ada tahapan verifikasi data diri, aktivasi, lalu dokumen terkait harus di-scan terlebih dahulu untuk membuat versi digitalnya.

"Kami akan mencocokkan nanti tanda tangan pejabat yang menandatangai dokumen itu, dengan data base kami. Setelah itu, baru nanti membayar PNBP, kita terbitkan stiker berhologram," ulas Ahmad.

Disinggung soal biaya, Ahmad memaparkan per dokumen masyarakat harus membayar PNBP sebesar Rp50 ribu.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Penulis: Rizky Armanda
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved