Breaking News:

Daftar Kejahatan KKB Papua 10 Tahun Terakhir hingga Ditetapkan Sebagai Teroris, Capai 118 Kasus

Berikut daftar kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua 10 tahun terakhir hingga ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai Teroris

Youtube Tribun Timur
Daftar Kejahatan KKB Papua 10 Tahun Terakhir hingga Ditetapkan Sebagai Teroris, Capai 118 Kasus. Foto: KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya tantang ajak perang TNI-Polri. 

Pemerintah seharusnya, kata dia, melihat akar konflik di Papua dan mencari pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikannya, bukan sibuk dengan urusan masalah labelisasi.

Dari studi banyak akdemesi, kata Al Araf, akar konflik di papua meliputi faktor ketidakdilan ekonomi, marjinalisasi orang Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang tidak ada penghukuman bagi pelaku impunitas dan problem historia.

Dari beragamnya konflik di Papua, kata dia, maka seharusnya pemerintah mencari jalan penyelesaian yang inklusif dan komprehensif penyelesaian konflik papua melalui jalan dialog.

Pendekatan keamanan, menurutnya tidak akan menjawab penyelesaian Papua dan pendekatan ekonomi dengan membangun insfrastruktur dan Membangun SDM juga belum cukup untuk menjawab masalah di Papua.

Apalagi, kata dia, labelisasi Terorisme juga menjadi masalah baru dalam menyelesaikan konflik Papua.

"Kebijakan penyelesaian konflik di Papua tidak bisa bersifat top down tetapi harus dari konsensus bersama mencari jalan penyelesain konflik Papua sehingga dibutuhkan meja bersama untuk dialog," kata Al Araf.

KKB Papua Ditetapkan Jadi Organisasi Teroris, Komnas HAM RI Khawatir

Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ditetapkan sebagai organisasi Teroris dan organisasi yang berafiliasi dengan KKB Papua dinilai melakukan tindakan Teroris, namun Komnas HAM RI Khawatir dengan status Teroris tersebut, maka sebelum itu Mahfud MD sudah memberikan penjelasan rinci tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 .

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengaku khawatir atas keputusan pemerintah untuk menetapkan KKB Papua sebagai organisasi Teroris karena bisa menutup jalan damai yang telah diupayakan.

Taufan mengatakan Komnas HAM RI sangat khawatir atas kemungkinan eskalasi kekerasan setelah penetapan status Teroris untuk KKB Papua tersebut.

Tentu saja, kata Taufan, pihaknya mengutuk keras berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata, baik yang ditujukan kepada orang sipil mau pun kepada aparat keamanan. 

Seruan tokoh agama dan masyarakat Papua yang disampaikan ke Komnas HAM RI selama ini, kata dia, selalu menginginkan penyelesaian damai agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan meneruskan pembangunan daerah mereka yang sangat tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. 

Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu, kata Taufan, sudah disampaikan pihaknya kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Polri-TNI dan pejabat pemerintahan lainnya pada berbagai kesempatan.

Pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini, kata dia, belum berhasil dan masih menyisakan banyak catatan kekerasan dan pelanggaran HAM, baik dari aparat mau pun dari kelompok bersenjata yang ingin merdeka. 

Karena itu, kata dia, di dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pihak pemerintah sudah disampaikan keinginan untuk mengkaji ulang pendekatan keamanan yang selama ini belum berhasil dengan lebih mengedepankan jalan damai dan pendekatan kesejahteraan. 

Komnas HAM, kata dia, bahkan sudah mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan berbagai kelompok di Papua dan berencana akan semakin mengintensifkan jalan damai tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Taufan, disambut baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. 

"Namun, kebijakan baru yang mengubah status KKB Papua menjadi organisasi Teroris , kami khawatirkan akan mengubah situasi sosial politik di Papua menuju jalan buntu penyelesaian yang damai tersebut," kata Taufan ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (29/4/2021).

Komnas HAM, kata Taufan, mendesak organisasi masyarakat Papua yang melakukan gerakan bersenjata untuk menghentikan aksi-aksinya dan menempuh jalan damai bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih bermartabat dan manusiawi. 

Tindakan-tindakan kekerasan, kata dia, akan semakin menjauhkan tujuan damai di Papua dan pembangunan yang sangat diharapkan rakyat Papua. 

Tindakan kekerasan, kata Taufan, juga menambah daftar panjang penderitaan rakyat Papua.

Didukung tokoh-tokoh masyarakat dan agama, kata dia, Komnas HAM RI akan terus melakukan pemantauan atas kemungkinan meningkatnya pelanggaran HAM di Papua. 

Ia juga mengajak seluruh aktifis hak asasi manusia dan tokoh masyarakat sipil secara aktif memperjuangkan Papua agar bebas dari kekerasan serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.

"Selain itu, kami juga kembali mengingatkan janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Wamena-Wasior dan Paniai mau pun kasus-kasus lainnya sehingga penegakan hukum dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat Papua," kata Taufan.

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan KKB Papua sebagai organisasi Teroris .

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. 

Mahfud menjelaskan definisi Teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan Terorisme. 

Sedangkan Terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. 

Tidak hanya KKB Papua , kata Mahfud, pemerintah juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KKB Papua juga termasuk ke dalam tindakan Teroris.

"Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB Papua dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan Teroris," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021). 

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut.

"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum.

Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," kata Mahfud MD .

KKB Papua Pimpinan Lekagak Telenggen Tembak Mati Anggota Brimob

Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen tembak mati seorang anggota Brimob Bharada I Komang dalam insiden kontak tembak.

Bharada I Komang tewas setelah terlibat kontak tembak dengan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa (27/4/2021) siang.

Selain Bharada I Komang, ada dua anggota Polri lainnya yang terluka dalam kontak tembak dengan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen tersebut.

Berdasarkan data dua korban lain luka yakni Ipda Naton Tonapa dan Bripka Moh Syaifudin.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri ketika di konfirmasi awak media dari Jayapura, Selasa (27/4/4/2021) sore, membenarkan kejadian itu.

"Iya benar ada kontak tembak, satu anggota kami gugur dari Brimob," katanya.

Saat ini, kata Kapolda, ketiga korban sudah dievakuasi ke Mimika menggunakan Helikopter dari Ilaga.

"Dua korban luka, dan jenazah sudah dievakuasi, sempat Helikopter yang mau evakuasi ditembaki KKB," ujarnya.

Hingga kini, tambah Kapolda, aparat gabungan masih kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Makki, Distrik Ilaga Timur, sejak pukul 08.00 WIT.

Kronologi

Pada hari Selasa, (27/4/2021), sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di sekitar Markas Lumawi, Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak telah terjadi kontak tembak antara personil gabungan TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen.

Akibat kejadian tersebut, tiga personil Brimob terkena tembakan.

Pukul 14.21 WIT, Heli Polri take Off dari Bandara Aminggaru Ilaga menuju Bandara Mozes Kilangin Timika untuk mengevakuasi ketiga korban guna mendapatkan perawatan intensif.

Baca juga: KKB Diduga Tak Targetkan Kabinda Papua Saat Bentrok Dengan Aparat di Deoga

Identitas korban kena tembak yakni Ipda Anton Tonapa, terkena Pada bagian punggung atas, Bripka M Syaifudin, terkena pada bagian perut, dan Bharada Komang tewas ditembak.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan polisi sudah mengevakuasi korban ke RSUD Mimika untuk mendapat penanganan medis.

Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata.

Sementara itu, ada informasi lima anggota KKB tewas dalam baku tembak tersebut.

Namun, kabar tersebut masih belum dipastikan kebenarannya.

Hal ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.

"Memang ada informasi lima KKB tewas dalam kontak tembak, namun belum dipastikan karena masih menunggu laporan sementara anggota masih melakukan pengejaran," kata Irjen Pol Fakhiri.

BIN Sudah Labeli KKB Sebagai Teroris

Aksi brutal KKB Papua memang tak bisa lagi dimaafkan.

Belakangan dalam waktu berdekatan kemarin, kelompok tersebut sudah menewaskan banyak orang.

Sedangkan korban terbaru KKB Papua adalah seorang Kabinda.

Badan Intelijen Negara (BIN) kini melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Polri mengaku tetap melabeli kelompok itu sebagai KKB.

“Di sana (Papua) tetap hanya kelompok kriminal bersenjata,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (27/4/2021), dilansir dari laman humas.polri.

Selain itu, Rusdi mengatakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri belum terlibat melakukan kajian perihal apakah KKB dinyatakan sebagai kelompok Teroris atau tidak.

Pasalnya, Densus 88 menjadi tim yang menindak pelaku Terorisme di Indonesia.

“(Kajian KKB ke kelompok Teroris) sampai saat ini belum,” ucapnya.

Brigjen Rusdi menegaskan sudah ada operasi penegakan hukum di Papua untuk menindak KKB, yakni Operasi Nemangkawi, yang merupakan gabungan dari TNI-Polri.

Dengan demikian, lanjut Rusdi, segala penindakan hukum di sana dilakukan oleh Operasi Nemangkawi.

“Di sana operasi kepolisian menggelar operasi penegakan hukum.

Penegakan hukum itulah yang menjadi dasar bagi aparat di sana untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa menciptakan kedamaian di tanah Papua,” jelas Rusdi.

Berita terkiat KKB Papua lainnya

Baca juga berita berjudul " Daftar Kejahatan KKB Papua 10 Tahun Terakhir hingga Ditetapkan Sebagai Teroris, Capai 118 Kasus " Tribunpekanbaru.com di Babe dan Google News.

Sebagian isi artikel berjudul " Daftar Kejahatan KKB Papua 10 Tahun Terakhir hingga Ditetapkan Sebagai Teroris, Capai 118 Kasus " ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kekerasan yang Diduga Dilakukan KKB Sehingga Dicap Teroris. ( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )

Penulis: pitos punjadi
Editor: Nolpitos Hendri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved