Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Bupati Inhil dan Forkompinda Inhil Tinjau Posko Penyekatan Mudik di Perbatasan Riau-Jambi

Dijelaskan Bupati lagi, kendaraan yang dilarang melintas, antara lain, yaitu, kendaraan bermotor, angkutan umum seperti mobil bus dan mobil penumpang

TRIBUNPEKANBARU.COM, KEMUMING – Unsur Forkompinda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meninjau posko pemeriksaan larangan mudik dan pembatasan moda transportasi di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil, Riau, Minggu (2/5/2021) sore.

Bupati Inhil HM Wardan bersama Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faisal dan sejumlah pejabat terkait lainnya melihat aktifitas di pos perbatasan Provinsi Riau dengan Jambi tersebut.

Tim gabungan, antara lain, yaitu, TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub terus memantau pergerakan mudik melalui pos yang merupakan pintu masuk Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Desa Mahau Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Provinsi Jambi.

Bupati Inhil HM Wardan menuturkan, pembatasan dan larangan mudik ini merupakan program pemerintah untuk menekan perkembangan Covid-19 di tanah air, secara khusus di Kabupaten Inhil.

“Kita mengharapkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program tersebut. Kita tahu tanpa adanya dukungan masyarakat, program ini tidak akan berjalan lancar. 

Mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman dan tertib sesaat dan sesudah Idul Fitri,” harap Bupati.

Dijelaskan Bupati lagi, kendaraan yang dilarang melintas, antara lain, yaitu, kendaraan bermotor, angkutan umum seperti mobil bus dan mobil penumpang lainnya.

Jenis angkutan sungai, danau dan penyeberangan juga dilakukan pelarangan untuk beroperasi serta dilakukan pemantauan dengan mendirikan posko sekat di pelabuhan.

Namun menurut Bupati, terdapat pengecualian untuk masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu, seperti masyarakat yang bekerja atau perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

Kemudian, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan (maksimal dua orang pendamping) dan pelayanan kesehatan darurat.

Halaman
12
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: didik ahmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved