Breaking News:

AZAB, Wakil Bupati Ini Divonis 8 Tahun Penjara, Didenda Rp 3,2 Miliar dan Hak Politik Dicabut

Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU Johan Anuar divonis 8 tahun, selain diminta mengganti kerugian negara Rp 3,2 M, Johan juga dicabut hak politiknya

SHINTA ANGRAINI/TRIBUNSUMSEL.COM
Johan Anuar, Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU hadir langsung ke Pengadilan Tipikor Palembang untuk menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjeratnya, Selasa (6/3/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Johan Anuar, Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU divonis 8 tahun oleh majelis hakim pengadilan tipikor Palembang, Selasa (4/5/2021).

Majelis hakim yang ketuai Erma Suharti menyatakan Johan Anuar terbukti melakukan tindak pidana korupsi lahan kuburan di kabupaten OKU. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama," tegas hakim Erma Suharti dalam persidangan secara virtual ini. 

Vonis yang dijatuhkan hakim, hampir sama dengan tuntutan JPU KPK pada sidang beberapa waktu lalu. 

Tak hanya kurungan badan, Johan Anuar juga divonis membayar denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp.3,2 miliar. 

Baca juga: Ingat Kasus Video Porno ASN Sumsel Hingga Diperas Rp 100 Juta? Ini Dia Nasib Pelakunya Saat Ini

Baca juga: Saksi Pemancing Sempat Lihat Kakek 80 Tahun Berenang Raih Tiang Jembatan Sebelum Hilang Ditelan Air

Sidang putusan Johan Anuar digelar di Pengadilan Topikor Palembang, Selasa (4/5/2021).
Sidang putusan Johan Anuar digelar di Pengadilan Topikor Palembang, Selasa (4/5/2021). (SHINTA ANGRAINI/TRIBUNSUMSEL.COM)

Dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 

Selain itu hakim juga menjatuhkan vonis pencabutan hak politik bagi Johan Anuar selama 5 tahun
terhitung sejak selesai menjalani pidana. 

"Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan," ujar hakim. 

Halaman
123
Editor: CandraDani
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved