Breaking News:

Zona Merah Penyebaran Covid-19 Riau Malah Kekurangan Obat, Alkes dan APD, Dewan: Ini Bukan Main-main

Anggota dewan mengatakan Riau sudah masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19 se-Indonesia, sehingga kondisi ini harus jadi warning bagi Gubernur.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
Institute Virology Wuhan/Daily Mirror
FOTO ILUSTRASI - APD. Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengatakan Riau sudah masuk dalam zona merah untuk penyebaran Covid-19 se-Indonesia, sehingga kondisi ini harus menjadi warning bagi Gubernur. Apalagi saat ini Riau juga sudah mulai kekurangan obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan Alkes. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati mengatakan Riau sudah masuk dalam zona merah untuk penyebaran Covid-19 se-Indonesia, sehingga kondisi ini harus menjadi warning bagi Gubernur.

Apalagi saat ini Riau juga sudah mulai kekurangan obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan Alkes.

"Jadi ini persoalan serius, bukan main-main kita dengan jumlah terkonfirmasi positif tinggi dan juga persoalan lain kekurangan obat-obatan, APD dan Alkes,"ujar Ade Hartati.

Apalagi dibandingkan peningkatan jumlah kasus, bila dibandingkan dengan tahun 2020 silam, untuk kasus konfirmasi Covid-19 Riau hingga 27 April itu sudah diangkat 7.932 artinya angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang tahun lalu itu mencapai angka ini baru di bulan September.

"Pak Kapolda juga sudah membeberkan jumlah kekurangan obat-obatan jumlahnya 1.000.581, kekurangan APD 385 ribuan dan Kekurangan Alkes 151 ribuan,"ujar Ade Hartati yang mengaku dapat data tersebut dari Kapolda Riau.

Menurut Ade Hartati, dari data yang ada di Polda ini membuktikan begitu seriusnya Kapolda sehingga data yang mereka miliki itu detil sampai terkait dengan kekurangan obat dan alkes yang diupdate setiap harinya oleh Bhabinkamtibmas.

"Saya melihat bahwa kondisi Riau saat ini bukan kondisi yang main-main lagi, ini sudah tahun kedua kita mengalami pada situasi yang tidak terkendali tidak terkontrol dengan angka kematian cukup tinggi, terutama menyasar para lansia," ujar Ade Hartati.

Ade Hartati juga berharap DPRD tidak main-main lagi dan menunjukkan ke institusinya dengan melakukan interpelasi kepada Gubernur, tujuannya mempertanyakan sejauh mana keseriusan Gubernur karena sudah sangat tinggi 1.146 kematian.

"Itu nyawa manusia nyawa manusia seribuan kalau ini masih dianggap main-main hanya rapat koordinasi rapat koordinasi sementara implementasi dari Perda nomor 4 tahun 2020 yang sudah kita sahkan itu tidak ada dijalankan,"ujarnya.

Karena dalam Perda tersebut disampaikan ada beban pemerintah ada beban masyarakat, tanggung jawab masyarakat prokes, tanggung jawab pemerintah melakukan tracing treatment dan tes.

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan anggaran Rp479 miliar tahun lalu kenapa tahun ini tidak ada progres dari tahun lalu artinya pemerintah memang sudah tidak menganggap bahwa kondisi pandemi covid ini,"jelasnya. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution).

Berita Covid-19 lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved