Breaking News:

Golkar Minta Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Transparan ke Publik

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis berharap agar TWK dapat dilakukan secara objektif agar jangan ada pihak-pihak yang merasa dirugik

istimewa
Golkar Minta Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Transparan ke Publik 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pertanyaan nyeleneh dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN berbuah polemik.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis berharap agar TWK dapat dilakukan secara objektif agar jangan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Hasilnya juga disampaikan secara transparan agar masyarakat benar-benar mengetahui mana saja penyidik atau pegawai KPK yang telah banyak berkontribusi terhadap Pencegahan, Penanggulangan dan Penindakan korupsi, serta mana saja yang tidak berkontribusi di republik tercinta ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Lebih lanjut ia mengapresiasi sikap pimpinan KPK yang tidak langsung memecat 75 pegawai yang tak lolos TWK.

Namun anggota Komisi VIII DPR ini juga meminta transparansi komisi antirasuah itu dalam pengumuman hasil tes pegawainya.

"Saya mengikuti ketika Pimpinan KPK saat melakukan press conference. Dalam keterangan Pimpinan KPK terhadap 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK, tidak langsung diberhentikan. Apa yang disampaikan oleh Pimpinan KPK tersebut saya apresiasi dan saya sependapat tentang hal tersebut," kata John Kenedy.

Seperti diketahui, TWK merupakan sebuah metode baru yang dilakukan bagi pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN dan sudah menduduki jabatan senior.

TWK versi KPK ini diklaim berbeda dari tes serupa bagi CPNS.

"Secara pribadi saya berpikir tidak mungkin rasanya Pegawai KPK yang 75 orang tersebut, tidak lulus TWK. Selama bekerja di KPK, yang mungkin sudah tahunan itu, mereka telah menunjukkan dan memberikan prestasi yang sangat baik dalam hal pencegahan, penanggulangan dan penindakan Korupsi," tambah John Kenedy.

Menurutnya, pernyataan Anggota Dewan Pengawas KPK di media masa terkait tidak lulusnya 75 Pegawai KPK dari TWK tak bisa menjadi dasar pemberhentian mereka, karena hal ini tidak diatur dalam undang-undang.

Halaman
12
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved