Breaking News:

Penetapan Rezita-Junaidi sebagai Bupati-Wabup Inhu Tak Diparipurnakan DPRD, Ada Apa? Ini Masalahnya

Penetapan Rezita-Junaidi sebagai Bupati-Wabup Inhu tak diparipurnakan DPRD,ada apa? Ini masalahnya dijelaskan Wakil Ketua DPRD dan Ketua KPU Inhu

Tribun Pekanbaru/Bynton Simanungkalit
Penetapan Rezita-Junaidi sebagai Bupati-Wabup Inhu Tak Diparipurnakan DPRD, Ada Apa? Ini Masalahnya. Foto:Ketua KPU Inhu, Yenni Mairida. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Penetapan Rezita-Junaidi sebagai Bupati-Wabup Inhu tak diparipurnakan DPRD, ada apa? Ini masalahnya yang dijelaskan Wakil Ketua II DPRD Inhu dan Ketua KPU Inhu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak menggelar paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu.

Alasannya karena sudah lewat batas waktu yang ditentukan.

Padahal KPU Inhu sudah berkirim surat ke DPRD Inhu semenjak dilakukan pleno penetapan atau tepatnya tanggal 30 April 2021.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Inhu, Suwardi Ritonga kepada Tribunpekanbaru.com Selasa (12/5/2021).

"Hari itu juga kita kirimkan surat ke Kemendagri, isinya adalah melanjutkan keputusan KPU Inhu," ujarnya.

Sementara itu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Inhu sempat menggelar rapat pada Kamis (6/5/2021) pagi kemari.

Rapat tersebut membahas soal jadwal paripurna usulan DPRD Inhu terkait penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih.

Namun rapat tersebut juga tidak menghasilkan keputusan. Pasalnya jumlah anggota Banmus yang hadir tidak cukup untuk mengambil keputusan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu, Yenni Mairida menyampaikan, bahwa Kamis (6/5/2021) kemarin semestinya hari terakhir pelaksanaan paripurna tersebut.

Sesuai dengan penjelasan Yenni, KPU Inhu telah berkirim surat ke DPRD Inhu saat dilakukan pleno penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih pada tanggal 30 April 2021 lalu.

Karena tidak ada paripurna DPRD Inhu, KPU Inhu sebelumnya berencana berkirim surat langsung ke Gubernur Riau melalui KPU RI.

Namun berdasarkan konfirmasi terbaru, Yenni mengungkapkan pihaknya batal kirim surat ke provinsi. Pasalnya DPRD Inhu sudah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

( Tribunpekanbaru.com / Bynton Simanungkalit )

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Nurul Qomariah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved