Breaking News:

Pemprov Riau Akan Sanksi Tegas ASN Ketahuan Mudik Lebaran

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau akan diberi sanksi tegas yang ketahuan tetap melanggar melakukan mudik lebaran.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Ariestia
istimewa
FOTO ILUSTRASI - Mobil dinas. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau akan diberi sanksi tegas yang ketahuan tetap melanggar melakukan mudik lebaran. Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Riau untuk mengandangkan kendaraan dinasnya di parkiran kantor masing-masing. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau akan diberi sanksi tegas yang ketahuan tetap melanggar melakukan mudik lebaran.

Untuk sanksinya sendiri sudah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

"Untuk sanksinya sudah diatur dalam PP 53 akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan ASN," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan kepada tribunpekanbaru.com Jumat (14/5/2021).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Riau untuk mengandangkan kendaraan dinasnya di parkiran kantor masing-masing.

Instruksi ini ditujukan kepada kepala dinas dan kepala badan agar seluruh kendaraan dinas di masing-masing OPD yang dipimpinnya tidak ada yang dibawa pulang, apalagi dibawa mudik.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Perintah Gubernur Riau tentang Penertiban Kendaraan Dinas.

Dalam surat perintah itu Syamsuar meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengumpulkan mobil dinas maupun kendaraan operasional di halaman parkir kantor instansi masing-masing.

Pj Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy mengatakan, pengumpulan kendaraan dinas pejabat Pemprov Riau ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik saat libur lebaran bagi ASN di massa pandemi Covid-19.

"Intinya ada perintah pengumpulan mobil dinas mulai 5-17 Mei 2021, karena ini berkaitan dengan adanya kebijakan larangan mudik. Dengan begitu kita lebih bisa mengontrol aparatur kita dengan mengumpulkan sementara mobil yang dipakai pejabat ke pengelola barang/aset," ujarnya.

Masrul menegaskan, setelah dikumpulkan di masing-masing kantor dinas, badan dan biro.

Selanjutnya kunci kendaraan diserahkan BPKAD Riau dan akan mengecek kendaraan.

Namun kata Masrul, tidak semua kendaraan dinas dikandangkan di parkiran masing-masing kantornya. Jika mengacu kepada surat perintah Gubernur Riau ada pengecualian kendaraan yang tidak dikumpulkan untuk kepentingan kedinasan. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution).

Berita lain terkait larangan mudik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved