Breaking News:

THR Tak Full Demi Penghematan, Kini Sri Mulyani Usul Tunjangan Kinerja & Gaji Ke-13 Dipotong

Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021.

Penulis: | Editor: Firmauli Sihaloho
Capture youtube
Apa Kabar Pak Jokowi? Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.803 Triliun, Sri Mulyani: Hati-hati. Foto: Menkeu RI Sri Mulyani 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan.

Jika sebelumnya ada kebijakan dibayar tidak full, kini tunjangan kinerja dan gaji ke-13 dianjurkan dipotong.

Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan belanja dalam tahun anggaran 2021.

Adapun penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021 itu berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya (THR) dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran yang diatur lebih lanjut oleh otoritas fiskal.

Sementara, sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non rupiah murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kerja THR dan Gaji ke-13.

Baca juga: VIDEO Mesum 59 Detik Mirip Buk Kadus di Kendal Viral: Kepala Desa Ambil Tindakan

Baca juga: Pekan Depan Masyarakat Pekanbaru Bisa Dapat Vaksin Covid-19 di Puskesmas dan RS, Cukup Bawa Ini

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021.

Lebih lanjut, Menkeu mengimbau K/L untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran penghematan belanja tahun anggaran 2021 kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat tanggal 28 Mei 2021.

“Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan,” sebagaimana bunyi surat tersebut.

Di sisi lain, Menkeu menekankan seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved