Breaking News:

Hakim Tolak Eksepsi 2 Terdakwa Kasus Penipuan Jual Beli Lahan di Siak, JPU akan Siapkan 20 Saksi

Majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dua tersangka kasus penipuan jual beli lahan di Siak, pada sidang putusan sela, Senin

Internet
Ilustrasi - Majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dua tersangka kasus penipuan jual beli lahan di Siak, pada sidang putusan sela, Senin (24/5/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dua tersangka kasus penipuan jual beli lahan di Siak, pada sidang putusan sela, Senin (24/5/2021).

Sidang diselenggarakan menjelang magrib di Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura.

Majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa Mawardi dan Darsino, Ketua dan dan Bendahara KUD Sialang Makmur Kabupaten Pelalawan. 

JPU Kejari Siak persiapkan 20 saksi termasuk saksi ahli menghadapi persidangan selanjutnya dalam perkara penyerobotan, penipuan, pemalsuan dokumen dan penggelapan lahan seluas 122 Ha ini. 

Jadwal sidang agenda putusan sela tersebut sempat tertunda karena banyaknya agenda sidang di PN Siak.

Majelis hakim Bangun Sagita Rambey yang didampingi 2 hakim anggota Farhan Mufti Akbar dan Rina Wahyu Yulianti secara tegas membacakan inti-inti dari putusan. 

“Dengan ini memutuskan bahwa majelis menolak secara keseluruhan eksepsi dari PH terdakwa. Perkara ini akan dilanjutkan dengan persidangan berikutnya yakni memeriksa saksi-saksi,” kata Bangun Sagita Rambey. 

Pada sidang tersebut, di pihak JPU dihadiri Maria Pricilia dan PH terdakwa Dwi Setia Rini dan Eko Saputra. Sedangkan dua terdakwa Mawardi dan Darsino dihadirkan secara virtual dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura. 

Majelis meminta tanggapan JPU dan PH terdakwa terkait putusan tersebut. Kedua pihak menerimanya dan menyiapkan saksi untuk menghadapi sidang berikutnya. 

“Kami akan menghadirkan 20 saksi Yang Mulia,” kata Maria. 

Dari 20 saksi yang akan dihadirkan JPU tersebut di antaranya akan ada saksi ahli.

Sekurang-kurangnya ada 2 ahli yang akan dihadirkan.

Sementara PH terdakwa mengatakan akan menghadirkan sekurang-kurangnya 5 saksi. Pihak terdakwa tidak berencana menghadirkan saksi ahli.

“Kami menghormati putusan majelis hari ini, tentu kita siap menghadapi sidang berikutnya. Sementara ini kami siapkan 5 orang saksi,” kata dia. 

Dalam eksepsinya, PH terdakwa meminta majelis membebaskan kliennya dari semua dakwaan JPU.

Alasannya, dakwaan JPU tidak cermat dalam melihat perkara tersebut, sebab kliennya tidak pernah mengataskannamakan dari KUD Maju Bersama, malainkan hanya berada di KUD Sialang Makmur.

Urusan kliennya dengan KUD Tunas Muda di kecamatan Dayun, kabupaten Siak atas nama KUD Sialang Makmur. 

Eksepsi tersebut ditanggapi JPU dalam repliknya bahwa PH terdakwa masuk ke ranah materi perkara.

Padahal eksepsi tidak boleh menyentuh ranah pokok perkara. Karena itu JPU nyatakan eksepsi PH terdakwa tidak berkualitas untuk membatalkan surat dakwaan. 

Sebelumnya JPU menjatuhkan 4 dakwaan untuk Mawardi dan Darsino dengan pasal alternatif. Pasal -pasal yang menjerat kedua terdakwa adalah Pasal 263 ayat 2 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 385 ayat 1 atau pasal 378 jo 55 KUHP atau pasal 372 jo 55 KUHP. 

Pasal 263 ayat 2 KUHPidana, terkait menggunakan surat palsu, pasal 385 ayat 1 KUHPidana tentang penyorobotan lahan, Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dan pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan. Kedua terdakwa diancam dengan 6 tahun penjara. 

Kasus dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, penyerobotan lahan dan penggelapan ini berawal dari jual beli lahan antara KUD Tunas Muda Kecamatan Dayun, dengan terdakwa Mawardi dan Darsino sebagai pengurus KUD Sialang Makmur.

KUD Tunas Muda nyaris kehilangan lahan kebun sawit seluas 122 Ha karena tertipu jual beli lahan dengan KUD Sialang Makmur asal Pelalawan tersebut. 

Permasalahan ini terjadi atas dasar jual beli yang sah pada 2011 lalu, namun ada ketidaksesuaian janji bayar.

KUD Tunas Muda menjual lahan di Kampung Dayun seluas 122 Ha senilai Rp6,9 miliar. KUD  Sialang Makmur membayar uang muka Rp3,9 miliar.

KUD Sialang Makmur sebagai pembeli meminta Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada KUD Tunas Muda pada 2013 lalu. Mereka mengurus balik nama dari KUD Tunas menjadi KUD Sialang Makmur. 

Sebanyak 61 nama masing-masing 2 Ha dibuat SKGR. Namun pihak KUD Tunas Muda hanya menyerahkan fotokopi SKGR saja, sedangkan yang asli ditahan.

Tujuannya sebagai jaminan kalau pembeli tidak membayar sesuai perjanjian.

Dalam pada itu, pengurus KUD Tunas Muda kaget tiba-tiba sertifikat tanah diterbitkan BPN atas nama pihak dari KUD Sialang Makmur.

Tak tanggung-tanggung, ada 49 sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan BPN padahal pembayaran belum lunas. 

Karena hal tersebut, KUD Tunas Muda melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dari 2012 hingga 2019.

KUD Tunas Muda menilai tidak adanya itikad baik yang terlihat dari pihak KUD Sialang Makmur.

Akinatnya, pihak KUD Tunas Muda membuat laporan ke Polres Siak, hingga Mawardi dan Darsino ditetapkan tersangka oleh Polres Siak. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Berita Siak lainnya

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved