Breaking News:

Bank Riau Kepri Berikan Dukungan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pajak Online Wilayah Kepri

KPK bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Implementasi Tax Online di Provinsi Kepulauan Riau, kamis

Istimewa
Bertempat di Aula Wan Seri Beni, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulau Riau Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Implementasi Tax Online di Provinsi Kepulauan Riau, kamis (27/05/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bertempat di Aula Wan Seri Beni, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulau Riau Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Implementasi Tax Online di Provinsi Kepulauan Riau, kamis (27/05/2021).

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Satgas Pencegahan Wilayah I KPK Maruli Tua, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E, M.M, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.Ip, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos, Inpektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau ST Irmendes, SE.Ak, dan segenap pimpinan OPD Pendapatan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, serta para peseta wajib pajak yang wajib memasang alat rekam pajak diisi dengan pemaparan oleh Walikota Tanjung Pinang, Bupati Kabupaten Bintan, Direktur Utama Bank Riau Kepri, dan KPK.

Bank Riau Kepri dalam pemaparannya yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama Andi Buchari menyajikan materi tentang Alat Perekam Data Transaksi Pajak Online.

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Buchari menyampaikan rasa terimakasih karna di undang dan dilibatkan dalam kegiatan ini dan menambahkan bahwa Bank Riau Kepri komit untuk tetap medukung program seperti yang telah berjalan selama ini sebagai bentuk dukungan Bank Riau Kepri terhadap semangat tranparansi serta optimalisasi penerimaan pajak Pemerintah Kota dan Kabupaten di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

“Kami berterimakasih karena kembali dilibatkan dan diundang oleh KPK dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan ini, sekaligus kami menyampaikan bahwa Bank Riau Kepri tetap komit untuk tetap mendukung program tax online ini sebagai bentuk semangat tranparansi untuk optimalisasi penerimaan oajak dilingkungan Pemprov. Kepri khususnya” ujar andi

Andi menambahkan bahwa ini merupakan bentuk dari kontribusi bank riau kepri dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun daerah karena seiring dengan peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah ini nantinya tentu akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang pastinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat nantinya.

“kita yakin dengan program ini akan mampu meningkatkan penerimaan derah dari sektor pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah, karna itu kita merasa terpanggil sebagai bagian dari kontribusi Bank Riau Kepri dalam pembangunan daerah” tambah andi

Sementara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam paparannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada KPK RI, “dengan adanya kegiatan Diseminasi Implementasi Tax Online ini akan menguatkan semangat kami untuk bersama sama memerangi korupsi di Provinsi Kepulauan Riau ini”, ujarnya.

Selanjutnya di kesempatan yang sama Gubernur Kepulauan Riau memaparkan “prinsip gotong royong harus benar benar kita wujudkan pembatasan sosial yang dilakukan sekarang mewajibkan kita untuk terus berinovasi, pemamfaatan platform digital dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak harus terus dimaksimalkan sehingga wajib pajak dapat dipermudah dalam menunaikan kewajiban pajak daerahnya, peningkatan pajak daerah dapat juga dimaksimalkan dari penggunaan tapping box pada seluruh tempat tempat usaha, begitu juga dengan peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi digital dan inovasi pembayaran pajak daerah lainnya.

Platform digital memiliki tantanan tersendiri sehingga harus diedukasi yang masif kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital ini. Digitalisasi pelayanan publik dan era revolusi industri 4.0 saat ini sebenar merupakan amanat dalam Undang Undang no 25 Tahun 2009, tentang pelayanan yang mengatur aspek pelayanan publik harus memliki sistim yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat” ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved