Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Sudah Disahkan DPRD Pekanbaru, Perda Penanganan Covid-19 Direvisi Lagi

Meski sudah disahkan oleh DPRD Pekanbaru, ternyata Perda No 5 tahun 2021, tentang perlindungan masyarakat dari Covid-19, harus direvisi lagi.

b4networks.com
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski sudah disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada awal Mei lalu, ternyata Perda No 5 tahun 2021, tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19, harus direvisi lagi.

Keinginan revisi tersebut dilakukan Pemko Pekanbaru, karena berdasarkan masukan dari Gubernur Riau dan Wakapolri beberapa waktu lalu.

Salah satu poinnya, tentang penghapusan pemberian surat teguran baik lisan dan tertulis, kepada para pelanggar protokol kesehatan.

Anggota DPRD Pekanbaru Zainal Arifin MH, menegaskan, revisi Perda yang disampaikan Pemko Pekanbaru tersebut, akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Pekanbaru.

Apalagi Pemko mengaku kewalahan dalam menjalankan, beberapa amanat yang ada di dalam Perda tersebut.

“Untuk revisi ini, jika memang ada kondisi dan situasi terbaru yang dibutuhkan, kita tidak akan keberatan. Silakan saja direvisi. Apalagi ada yang merasa belum diakomodir, kita siap untuk itu," tegas Zainal Arifin kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (2/6/2021).

Seperti diketahui, Perda No 5 tahun 2021 merupakan Perda inisiatif dari DPRD Pekanbaru. Latar belakang Perda ini dibahas, karena memang dibutuhkan dalam situasi pandemi Covid 19, terutama yang melanda masyarakat Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut disampaikan Zainal Arifin, setelah diajukan Pemko atas revisi Perda ini, maka tahap selanjutnya akan dibahas di tingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pekanbaru, melalui Program Legislasi Daerah atau Prolegda perubahan tahun 2021.

"Setelah itu, baru kita bahas ke tahap selanjutnya. Lihat kondisi revisinya," tambah Anggota Komisi I DPRD ini lagi.

Sebelumnya, Asisten I Setdako Pekanbaru, Drs Azwan menyebutkan, draft pengajuan revisi Perda No 5 tahun 2021, sedang diajukan ke DPRD Pekanbaru.

Pemko memiliki sejumlah alasan, untuk melakukan revisi atau perbaikan.

Berdasarkan Perwako No 80 tahun 2021 dan Perda nomor 5 tahun 2021, bahwa pelanggar prokes harus ditindak tegas.

"Kita sudah masukan perubahan sesuai dengan masukan yang disampaikan Pak Wakapolri, Gubernur dan Kapolda Riau. Jadi nanti, tidak ada lagi teguran lisan, teguran tertulis 1,2 dan 3. Sedangkan orangnya entah dimana-mana. Sehingga sulit dalam penegakan Perda di lapangan," terangnya.

"Jadi, di dalam sanksinya, langsung dijatuhkan sanksi berupa denda di tempat sebesar Rp 100.000 bagi pelanggar prokes. Ini satu dari beberapa item yang direvisi,” tambahnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved